Jembatan Selat Sunda: Pemprov Lampung Tuntut Ketegasan Pusat

Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi Lampung mendesak ketegasan pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan studi kelayakan, anggaran dan rencana masuknya BUMN untuk percepatan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P.  mengatakan presiden telah meminta Menko Perekonomian untuk segera kembali membahas JSS. "Secara pribadi saya sudah sampaikan ke Pak presiden, dilaksanakan (saat mengikuti kunjungan Presiden di Padang, bulan lalu)," ujarnya, Senin (11/11/2013).

Menurutnya, Presiden meminta rapat digelar pada akhir bulan Oktober tetapi belum ada kejelasan.

Adapun terkait dengan pendanaan proyek, menurutnya, penggunaan APBN akan mustahil karena kabinet akan berganti pada 2014, sehingga sulit untuk didapat dari APBN yang harus ditetapkan dari awal.

Sesuai dengan pembahasan tim 7 menteri, sebagai penanggung jawab proyek kerja sama adalah pihak perusahaan pemrakarsa sedangkan sumber pembiayaan FS (a.l Artha Graha Network yang juga masuk konsorsium) dan basic design dapat bersumber antara pemrakarsa dan BUMN.

"Kami perlu ketegasan tim 7, kalau memang perlu (bubar) dibubarkan, jangan mengambang. bila ingin pembangunan maju, bahas segera apa masalahnya."

Dia mengingatkan para menteri selaku pembantu presiden untuk loyal pada pelaksanaan perpres, kepres yang ada terkait dengan JSS.

"Ini sudah bolak-balik, mulai 2007, kok dimentahkan lagi? Kami cukup aktif dan ini sudah memakai kajian, JSS proyek potensial didukung kepres No. 36/2009 tentang pembentukan tim nasional persiapan pembangunan JSS dan perpres No.86/2011 tentang pengembangan kawasan strategis infrastruktur selat Sunda atau KSISS."

Sjachroedin menambahkan pihaknya sudah mengajukan beberapa alternatif, adapun pihak konsorsium a.l. PT Graha Banten Lampung Sejahtera sudah menggelar rapat, meski belum ada keputusan lebih lanjut.

Sementara itu dari kalangan investor a.l. Korea, China, sudah siap dan gubernur se-Sumatra mendesak.

Namun, lanjutnya, pemerintah pusat hingga saat ini belum tegas apakah akan masuk dan mengambil bagian melalui BUMN.

Dia mengatakan masih banyaknya faktor yang tidak saling mendukung hingga membuat proyek tersebut mengambang.

Padahal, ungkapnya, investor akan akan berani menanam modal jika ada kepastian hukum dan jaminan keamanan.

"Bapak Presiden mengatakan 2014 akan mulai membangun tiang pancang pertama JSS dan ini ada keppresnya,"

Menurutnya, berdasarkan data ASDP 2013, jumlah kendaraan yang melintas di penyeberangan Bakauheni rata-rata tumbuh 8-11% per tahun.

Jika pada 2007 jumlahnya 1,3 juta kendaraan, lalu pada tahun ini sekitar 2,1 juta maka pada 2017 diproyeksi akan ada 2,94 juta kendaraan yang akan melintas.

Potensi ini menyebabkan kemacetan karena daya tampung pelabuhan dan fasilitas penyeberangan yang diperkirakan tidak lagi memadai.

Kepala Bappeda Lampung, Tonny O.L. Tobing, menambahkan perkiraan biaya FS berkisar antara Rp1 triliun-Rp2 triliun, sedangkan proyek JSS dan pengembangan kawasan diperkirakan menelan sekitar Rp200 triliun.

Menurut Tonny, FS diperkirakan tidak memakan waktu lama atau tidak sampai 2 tahun, karena kajian Pre-FS sudah dilakukan mendalam.  (ra)