Bisnis.com, JAKARTA- Satu pejabat pemerintah mengingatkan masyarakat agar bersiap menghadapi adanya kenaikan harga sejumlah bahan pangan pada tahun depan. Hal ini seiring dengan depresiasi rupiah yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir dan dikhawatirkan masih akan terus berlangsung.
Memang kenaikan harga bahan pangan lebih terjadi karena faktor nilai tukar rupiah yang semakin melemah dan bukannya karena pasokan bahan pangan yang berkurang.
Berbicara soal pasokan bahan pangan, sebenarnya tidak ada permasalahan berarti yang mengakibatkan berkurangnya pasokan. Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organisation’s/FAO) awal Desember ini memperkirakan pada awal 2014 harga bahan pangan stabil atau bahkan menurun.
Lembaga dunia itu menyebutkan, pasar bahan makanan akan menjadi lebih seimbang dan stabil ketimbang tahun-tahun sebelumnya menyusul pasokan yang lebih besar dan pemulihan cadangan pangan di sejumlah negara.
Oleh karena itu tidak ada alasan harga bahan pangan akan mengalami kenaikan karena berkurangnya pasokan. Satu-satunya hal yang bisa mengakibatkan harga bahan pangan naik di Indonesia saat ini jelas karena faktor nilai tukar rupiah yang melemah.
Semakin meningkatnya nilai dolar Amerika Serikat akan berimbas pada kenaikan harga di dalam negeri. Setidaknya ada beberapa komoditas utama bahan pangan yang berpotensi segera naik, yakni kedelai, gandum, jagung, dan daging sapi. Dewan Kedelai Indonesia sudah memperkirakan bahwa dalam 2 bulan ke depan, harga kedelai diprediksi naik.
Kenaikan sejumlah harga pangan itu jelas akan mendorong inflasi semakin melaju. Prediksi inflasi 2013 yang diperkirakan bisa mencapai angka 8%—di luar angka rata-rata beberapa tahun terakhir yang berkisar 4%-5%—sebagian besar karena kontribusi kenaikan harga bahan pangan serta dampak kenaikan harga BBM.
Persoalan kenaikan harga bahan pangan harus diwaspadai oleh pemerintah dan diharapkan pada 2014 tidak terjadi gejolak harga pangan yang berlebihan seperti pada 2013. Hal ini sangat krusial mengingat pada tahun depan akan diselenggarakan Pemilu 2014.
Gejolak harga bahan pangan yang terjadi menjelang pemilu berpotensi mengundang kerawanan sosial politik, disamping semakin mendorong laju inflasi. Oleh karena itu pemerintah harus memastikan rantai pasokan bahan pangan tidak mengalami kendala seperti halnya yang pernah terjadi awal 2013.
Langkah-langkah penghapusan kuota impor, timing buka tutup keran impor yang tepat merupakan beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan potensi gejolak harga bahan pangan.
Di sisi lain, pemerintah pun harus mengupayakan nilai tukar rupiah bisa kembali menguat ke level yang sepantasnya sesuai fundamental perekonomian Indonesia.
Persoalannya, penguatan nilai tukar rupiah saat ini seperti tersandera oleh kondisi neraca transaksi neraca berjalan yang dalam kondisi defisit —bahkan hingga 8 kuartal berturut-turut—seiring tingginya impor, khususnya impor minyak akibat tingginya konsumsi domestik.
Tingginya konsumsi BBM domestik terjadi akibat perbedaan harga yang signifikan antara harga keekonomian dan BBM bersubsidi, khususnya premium yang mencapai Rp3.000-Rp3.500/liter. Di sisi lain, tingginya konsumsi minyak tidak bisa diimbangi oleh produksi yang justru kian menurun.
Langkah menekan defisit transaksi berjalan ini tidak mudah. Secara teoritis, menaikkan harga BBM mendekati harga keekonomiannya bisa mengurangi defisit itu sehingga rupiah diyakini akan menguat. Rupiah menguat, selanjutnya kenaikan harga akibat faktor depresiasi nilai tukar bisa dihindari.
Persoalannya, tidak ada pemerintah yang berani menaikkan harga BBM menjelang penyelenggaraan pemilu. Jadi harapan melihat rupiah kembali perkasa dalam waktu dekat seperti mimpi di siang bolong.
Kita memandang langkah pemerintah mengingatkan masyarakat bersiap menghadapi kenaikan harga pangan menunjukkan bahwa pemerintah seperti sudah tidak berdaya meng atasi persoalan yang ada. Masyarakat diminta menyadari bahwa kenaikan harga-harga barang merupakan sebuah takdir yang harus ditanggung bersama.
Tentunya tidak seperti itu yang kita inginkan. Kita berharap pemerintah masih memiliki jurus pamungkas menguatkan kembali nilai tukar rupiah, sekaligus mengendalikan gejolak harga pangan.
