Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan tarif progresif penumpukkan petis kemas impor di Tanjung Priok sebesar 250% hanya berdampak kecil terhadap waktu tunggu bongkar muat (dwelling times).
Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi menjelaskan pengenaan tarif progresif penumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok akan mengurangi dwelling time pada komponen cargo release. Hal hal itu akan mendorong pemilik barang mempercepat pengeluaran peti kemas dari Pelabuhan.
Akan tetapi, berdasarkan kalkulasinya, dengan menggunakan beberapa asumsi, pengenaan tarif progresif penumpukan peti kemas tersebut diperkirakan hanya akan berkontribusi menurunkan dwelling time sekitar 3%.
"Upaya penurunan dwelling time harus diikuti dengan langkah lain yang lebih mujarab mempesingkat waktu tunggu di pelabuhan yakni peningkatan kinerja manajemen terminal peti kemas, termasuk ketersediaan dan operasionalisasi peralatan bongkar muat," ungkapnya, Jumat (31/1).
Berikutnya, ujarnya, perlu ada peningkatan koordinasi antara pemilik barang yang dikuasakan dengan armada pengangkut, serta peningkatan koordinasi antara pemilik barang yang dikuasakan dengan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
Tidak hanya itu, Setijadi mengatakan perlu dilakukan beberapa langkah yakni optimalisasi sistem pelayanan 24 jam/ 7 hari, memaksimalkan Indonesia National Single Window (INSW), serta penambahan jumlah importir yang tergabung dalam jalur Mitra Utama (MITA) prioritas.
Jalur MITA prioritas adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh Importir Jalur Prioritas dengan langsung diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Baran (SPPB) tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.
Selain masalah dwelling time, Setijadi menilai berbagai pihak terkait perlu berupaya mempercepat aliran akses dari dan menuju pelabuhan dengan menggandeng pihak Kepolisian serta Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
“Percepatan transportasi di dalam Pelabuhan Tanjung Priok dengan peningkatan kinerja pelayanan kepelabuhan, termasuk dengan menjaga Yard Occupancy Ratio [YOR] atau lahan penumpukkan dan optimalisasi Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu [TPFT], juga perlu dilakukan,” urai Setijadi.
Dia juga menilai pemerintah perlu mempercepat peningkatan aksesibilitas kereta api barang dengan membangun jaringan rel dari Terminal Pasoso ke Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini, kata dia, merupakan masalah penting yang sulit diselesaikan terkait dengan pembebasan lahan.
“Bila pemerintah dan semua pihak terkait dapat menyelesaikan masalah ini maka dapat diperoleh terobosan besar yang berdampak sangat signifikan bagi efisiensi logistik nasional di samping pengembangan pelabuhan alternatif berkaitan dengan daya dukung di Tanjung Priok yang terbatas,” imbuhnya.
Sebelumnya, arif penumpukan peti kemas impor untuk masa progresif di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta akhirnya dinaikkan rata-rata dua kali lipat atau hingga 250%. Kesepakatan ini sudah ditandatangani operator pelabuhan dan asosiasi pengguna jasa di Pelabuhan tersibuk di Indonesia itu Selasa (28/1/).
Dalam dokumen kesepakatan itu, yang diperoleh Bisnis, tarif progresif penumpukan peti kemas impor masa 4-10 hari dinaikkan menjadi 500% dari sebelumnya 200% dari tarif dasar penumpukan. Adapun masa penumpukan progresif di atas 11 hari dan seterusnya menjadi 750% dari sebelumnya 400%. Untuk masa penumpukan 1-3 hari masih berlaku gratis atau bebas.
