Bisnis.com, JAKARTA - Ini potret terkini kondisi demografi Indonesia. Ketimpangan melebar, tingkat kesejahteraan penduduk miskin kian tertinggal, penduduk kaya semakin kaya, tetapi secara keseluruhan masyarakat Indonesia merasa berbahagia.
Kondisi itu adalah rangkuman diskusi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin dengan pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Rabu malam, yang menjelaskan survei terbaru BPS mengenai "Indeks Kebahagiaan".
Suhariyanto, Deputi Bidang Neraca dan Analisa Statistik BPS, yang mendampingi Suryamin, dalam diskusi itu menjelaskan angka ketimpangan sosial ekonomi Indonesia saat ini tercermin secara nyata dalam gini ratio Indonesia yang tidak membaik sejak 2011 silam, yang berada di level 0,41.
Rasio gini berada di angka 0 hingga 1, yang dalam pengertian awam mencerminkan seberapa besar porsi orang kaya menikmati kue ekonomi nasional. Semakin besar gini rasio, semakin besar tingkat ketimpangan.
Gini rasio hingga 0,3 dianggap masih aman, tetapi 0,4 hingga 0,6 sudah dianggap lampu kuning, sedangkan lebih dari 0,6 adalah rasio yang berbahaya, yang menunjukkan ketimpangan sosial ekonomi tak lagi bisa ditoleransi. "Saat ini gini rasio kita sudah lampu kuning," ujar Kecuk, panggilan akrab Suhariyanto.
Kondisi gini rasio yang masih relatif "hijau" masih terjadi hingga tahun 2010, di mana posisinya masih di angka 0,38. Di era Orde Baru, gini rasio berkisar 0,31-0,38.
Data BPS juga mengindikasikan kondisi ketimpangan sosial ekonomi yang makin melebar, jika dikonfrontasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5%-6% dalam beberapa tahun terakhir.
Dijelaskan, kelompok kaya lebih mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Pada 2008, 40% penduduk di kelompok pendapatan terendah masih menikmati PDB antara 21%-23%. Namun porsi itu anjlok menjadi hanya 16% pada 2012.
Sebaliknya, 20% penduduk terkaya, yang pada 2008 sudah menikmati 40% produk domestik bruto atau kue ekonomi nasional, melonjak menjadi penikmat 49% kue ekonomi nasional pada 2012.
Ini terjadi, karena dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 6%, penduduk miskin hanya menikmati kenaikan pendapatan maksimal 2% per tahun. Sebaliknya penduduk terkaya menikmati kenaikan pendapatan hingga 8%.
Artinya, "Kenaikan pendapatan penduduk yang kaya melonjak signifikan, sedangkan penduduk miskin meski pendapatannya naik tetapi tidak besar," kata Kecuk.
INDEKS KEBAHAGIAAN
Namun ternyata ketimpangan pendapatan tidak serta merta menyebabkan masyarakat Indonesia tidak berbahagia.
Hal itu terlihat dari hasil survei BPS atas lebih dari 9000 sampel dari seluruh Indonesia pada 2013, yang menghasilkan indeks 65,11.
Menurut Suryamin, indeks 65,11 itu mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia "berbahagia". Angka indeks di atas 75 baru bisa disebut sangat bahagia.
Tingkat kebahagiaan juga berbeda tergantung gender, wilayah dan kelompok umur. Namun hasil survei iutu belum dirilis secara lengkap.
Suryamin menambahkan, semakin tinggi pendapatan, responden mengaku semakin bahagia. Namun, masyarakat Indonesia merasa kurang bahagia dalam tingkat pendidikan dan kesehatan. "Ini bisa menjadi indikator pelengkap untuk membuat penyesuaian kebijakan," katanya.
Menanggapi hal itu, Hendri Saparini, Direktur CORE Indonesia, sebuah lembaga riset independen, mengatakan survei indeks kebahagiaan itu bisa jadi sangat subyektif karena masyarakat Indonesia secara kultural akan sulit mengaku hidupnya tidak bahagia.
Hendri mengatakan, selain indeks kebahagiaan, sebetulnya lebih penting adalah mencari indikator kesejahteraan, terutama dalam ketersediaan lapangan kerja. "Itu jauh lebih penting, karena ketersediaan pekerjaan itu merupakan tujuan utama dari peningkatan kesejahteraan di negara mana pun," katanya.
