Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penyediaan papan sebagai kebutuhan dasar masyarakat oleh pemerintah dinilai semakin memburuk pasca-pemerintahan Orde Baru.
Pemerhati properti Panangian Simanungkalit mengatakan sebelum krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998, pemerintahan yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto berhasil mengembangkan hunian murah hingga 250.000 unit per tahun.
Namun, setelah memasuki fase Reformasi, pemerintah hanya mampu menyediakan hunian di bawah 100.000 unit setiap tahunnya.
“Lihat saja buktinya, setelah era Pak Harto pembangunan rumah murah justru terus memburuk. Paling-paling mampu membangun seperlima, sekitar 50.000-70.000 unit,” ungkapnya, Kamis (24/4/2014).
Tidak mengherankan, jelasnya, hingga saat ini jumlah kelangkaan (backlog) hunian terus bertambah. Dia menunjukkan kelangkaan pada 2004. menurut data Kementerian Perumahan Rakyat, masih 5,3 juta unit dan menjadi 7,5 juta pada 2008.
Sementara itu, lanjut Panangian, pada tahun lalu sudah meningkat menjadi 15 juta unit. “Dengan jumlah penduduk 245 juta jiwa saat ini kebutuhan rumah untuk 65 juta kepala keluarga. Dan rumah yang ada hanya 50 juta unit,” ungkapnya.
Belum lagi, ujarnya, kondisi fisik 37% dari rumah yang ada itu masih tidak layak huni. Kondisi itu, lanjutnya, beriring dengan pertambahan luas permukiman kumuh yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di kaswasan perkotaan.
Pada 2004, jelas Panangian, data yang sama mencatat luas permukiman kumuh hanya 54.000 hektare yang dihuni oleh 20 juta jiwa. “Luasnya meningkat 50% pada tahun lalu menjadi 68.000 ha dan dihuni oleh 36 juta jiwa.”
Dengan begitu, Panangian menilai selama ini pemerintahan dan kebijakan yang diterapkannya di sektor penyediaan papan tidak berjalan efektif.
Menurutnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang terus di atas 65% pemerintah justru memperlebar kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
