KESEJAHTERAAN PETANI: Perlindungan Pemerintah Masih Minim

Bisnis.com, JAKARTA—Kebijakan pemerintah dalam melindungi kesejahteraan petani dinilai masih rendah, terlihat dari nilai tukar petani (NTP) April 2014 yang hanya 101,80%, sehingga kian membayangi memburuknya tingkat pengangguran dan kemiskinan.
 
Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Chazali Situmorang mengatakan sektor pertanian memang akan semakin terpinggirkan. Hal itu terlihat dari lahan yang kian menipis dan rendahnya minat berprofesi petani.
 
“Kesejahteraan petani yang semakin rendah bisa saja terjadi. Karena, lahan kita ini kian kecil, akibat jumlah pertumbuhan yang bertambah, dan generasi muda juga cenderung memilih bekerja sebagai buruh pabrik ketimbang petani,” katanya, Rabu (7/5/2014).
 
Kendati demikian, pemerintah tidak bisa menyalahkan tren dari perubahan tersebut. Menurutnya, hingga saat ini, belum adanya rasa aman masyarakat untuk berprofesi sebagai petani mengingat resiko tidak mendapatkan penghasilan cukup besar.
 
“Orang kan ingin pendapatannya instan. Berbeda dengan bertani yang menunggu panen, belum kalau puso. Nah, bisa tidak dapat penghasilan dong kalau begitu. Artinya risiko bertani itu jauh lebih besar ketimbang pekerjaan lainnya,” tuturnya.
 
Chazali menilai tren beralihnya profesi petani ke profesi lainnya dirasakan juga oleh negara-negara berkembang lainnya. Hanya saja, beberapa negara tertentu berhasil menjaga kesejahteraan petani di level yang tinggi.
 
Dia mencontohkan kondisi desa di Jepang yang tidak jauh berbeda dengan kondisi kota, terutama terhadap ketersediaan fasilitas atau infrastruktur dasar. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dapat meniru kebijakan negara lain untuk melindungi kesejahteraan petani.
 
Hal itu penting mengingat masalah kesejahteraan dan kemiskinan di Indonesia sangat erat hubungannya dengan petani. Apalagi, sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani, meskipun jumlahnya kian menurun.
 
“Bukan berarti, pemerintah saat ini justru berdiam diri saja. Tapi mungkin upaya proteksi kesejahteraan petani harus lebih ditekankan mengingat hasil NTP dari