Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengklaim pembenahan sektor logistik melalui laut (maritim) membutuhkan dana besar, setidaknya hingga 2030, untuk menciptakan infrastruktur pelabuhan diperkirakan menelan biaya US$47 miliar.
Asisten Deputi Sistem Logistik dan Fasilitas Perdagangan Kemenko bidang Perekonomian Erwin Raza mengatakan pembenahan yang menyokong sektor logistik maritim itu membutuhkan tahapan-tahapan. Hal tersebut mengingat total kebutuhan dana yang tidak mungkin ditangani sendiri oleh anggaran pemerintah.
Sementara, berdasar data Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) yang dikeluarkan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, pemerintah membutuhkan dana sekitar US$2,3 miliar per tahun untuk mengembangkan sekitar 1240 pelabuhan pada 2030.
“Karena itu kami mendorong kerjasama dengan swasta,” ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (18/5/2014).
Dari informasi yang didapat Bisnis.com, pemerintah menargetkan pada tahap pertama (2011-2015), pendanaan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan tersebut terpenuhi sebanyak US$12 miliar. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan dapat mendatangkan modal swasta sekitar 57,4%, atau setara US$7 miliar.
