PLTU CILACAP 5.000 MW: Dibangun di Atas Lahan Milik TNI AD

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah memutuskan pengembang listrik swasta, PT Jawa Energi Baru, membangun PLTU berbahan bakar batubara dengan daya 5.000 MW di atas lahan milik TNI AD di Cilacap, Jawa Tengah.

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis, mengatakan PLTU tersebut merupakan bagian rencana program pembangunan pembangkit listrik berdaya 35.000 MW selama lima 2015-2020.

"Tadi, sudah diputuskan membangun pembangkit berdaya 5.000 MW di Cilacap. Keputusan ini merupakan terobosan untuk mengatasi ancaman krisis listrik di Jawa," katanya di Jakarta, Kamis (6/11.2014).

Hadir dalam rapat, antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, dan Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji.

Menurut Indroyono, konstruksi pembangkit listrik bisa cepat dimulai pada awal 2015 karena sebagian besar lahan sudah tersedia.

"Kami targetkan sebanyak 2.000 MW sudah masuk ke sistem kelistrikan pada akhir 2018 dan sisanya sebelum 2022,"  paparnya seperti dikutip Antara.

Sebagian besar lahan untuk pembangkit tersebut merupakan milik TNI AD dan pemda, sehingga pembangunan bisa segera dimulai.

"Tadi, sudah diputuskan perizinan termasuk lahan dipercepat," katanya.

Pemerintah, lanjutnya, akan membentuk satuan tugas di bawah Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman yang akan memantau progres pembangunan PLTU.

Menkumham Yasona menambahkan bahwa pemerintah melakukan terobosan dalam pembebasan lahan untuk kebutuhan pembangkit tersebut.

"Nantinya, lahan milik TNI AD akan dikuasakan ke PLN dan selanjutnya PLN menyewakannya ke swasta," katanya.

Menurut Bupati Cilacap Tatto Suwarto, kebutuhan lahan pembangkit mencapai 120 ha yang 67 ha milik TNI AD, 20 ha milik pemda, dan sisanya milik warga di satu desa.

"Dengan sebagian besar lahan milik AD dan pemda, maka pembangunan bisa dimulai. Kami optimis membebaskan sisa kebutuhan lahannya," katanya.

Sementara, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, skema pembangunan PLTU berteknologi "ultra supercritical" yang rendah emisi tersebut berbeda dari sebelum-sebelumnya.

"Biasanya pengembang minta kontrak dulu, baru dibangun. Tapi, ini belum ada kontrak. Namun, PLN menjamin akan menyerap listrik PLTU," katanya.

Menurutnya, di dekat PLTU, akan dibangun kawasan industri yang akan mampu menyerap 3.000 MW.

Menurut catatan Bisnis, pemerintah berencana membangun pembangkit listrik 35.000 MW dalam lima tahun mulai 2015 hingga 2020.

Kebutuhan daya pembangkit tersebut untuk mengatasi pertumbuhan 8%-9% per tahun.