Bisnis.com, CIANJUR - Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Cianjur, Jabar, mencatat luas lahan kritis di wilayah Cianjur mencapai 63.377 hektare. Data ini berdasarkan hasil survei BP DAS Citarum-Ciliwung dan bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada.
"Hasil survei itupun sudah tertuang dalam SK Gubernur Jabar No 591.5/Kep.002-Yansos/2014. Jumlahnya memang cukup luas dan itu tersebar di seluruh wilayah Cianjur," kata Kepala Dishutbun Cianjur Moch Ginanjar di Cianjur, Sabtu (15/11/2014).
Dia menuturkan lahan-lahan kritis itu sebagian besar karena tidak dilakukannya reklamasi lahan-lahan bekas lokasi pertambangan pasir. "Ini akibat ulah pengusaha galian pasir yang tidak melakukan pemulihan lahan di bekas lokasi galian mereka. Lokasi lahan itu sebagian besar berada di Cianjur selatan," katanya.
Pihaknya secara berkelanjutan terus melakukan penghijauan lahan kritis. "Selain melakukan perbaikan terhadap lahan kritis, kami juga berkonsentrasi pada upaya penyelamatan lahan dari ancaman penggundulan," katanya.
Selain itu, dinas gencar melakukan program standarisasi dan verifikasi kayu. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menekan pembalakan sehingga dapat menyelamatkan lahan kritis. Melalui program tersebut setiap kayu yang ditebang harus mendapatkan surat sertifikasi yang diterbitkan pihak terkait.
"Selain untuk mencegah peredaran kayu liar, program tersebut juga sebagai upaya untuk menjamin kualitas kayu sekaligus meningkatkan harga jual kayu di pasaran," katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan Bidang kehutanan Dishutbun Cianjur, Muhaimin Silmi mengatakan selain akibat reklamasi lahan yang tidak berjalan baik oleh pengusaha galian C, dari segi pengolahan lahan, banyak lahan kering yang masuk wilayah lahan hutan kondisinya terlantar.
"Kalau galian C masuknya pada ranah kebijakan Dinas PSDAP dan seharusnya dilakukan pengusaha yang bersangkutan. Kami ranahnya menghijauan lahan kering baik status kepemilikan lahan masyarakat atau lahan desa agar tidak jadi lahan kritis," katanya.
Selama ini, minimnya anggaran masih menjadi kendala utama untuk memaksimalkan penghijauan dari lahan kritis. Pasalnya dari target 2.000 hektare lahan kritis untuk dihijauan, tahun lalu hanya terealisasi sekitar 1.000 hektare.
Sedangkan pada 2014, pihaknya menghijauan lahan kritis dari dana KBR (Kebun Bibit Rakyat) seluas sekitar 800 hektare, dari DAK sekitar 105 hektare dan dana dari APBD 25 hektare melalui kegiatan agroforestry.
Dari upaya penghijaun yang dilakukan, tingkat keberhasilan mencapai 80%. Angka tersebut dinilai sudah efektif karena program yang digunakan adalah penanaman tanaman keras yang dipadu dengan tanaman sela.
"Jadi para petani tidak kehilangan lahan untuk menanaman tanaman sela, seperti kacang. Selain itu, jenis kayu yang ditanam kayu dengan harga jual tinggi namun usia panen pendek, seperti pohon Sengon, Melina dan Akasia yang ditanam dengan jarak waktu 5 tahun bisa dipanen," katanya.
