Bisnis.com, JAKARTA--Penanganan pembangunan hunian bagi pekerja belum serius dilakukan, sehingga aplikasi di lapangan masih sangat minim sampai saat ini.
Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia F. Teguh Satria menilai hunian bagi pekerja seharusnya menjadi perhatian penting karena dapat memberikan pengaruh positif bagi pekerja itu sendiri serta perusahaan sebagai pemberi kerja.
"Karena hunian ini bisa menekan cost of living dari buruh, dan meningkatkan produktivitasnya. Ini menguntungkan perusahaan juga. Selama ini perumahan untuk buruh tidak ada, dan mereka biasanya tinggal di tempat yang jauh dari tempat bekerja atau kos yang kondisinya tidak layak," katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/12/2014).
Pembangunan hunian bagi pekerja menjadi tanggung jawab pemerintah, dengan melibatkan keberadaan pengembang sebagai pelaksana. Untuk kawasan industri misalnya, perlu disiapkan kebijakan yang bisa mengatur hal tersebut.
Pemerintah harus memastikan keberadaan tata ruang kawasan serta pemberian insentif agar pengusaha mau terlibat dalam pembangunan hunian pekerja.
"Kalau pabrik garmen misalnya punya pekerja sampai 2.000 orang, tidak mungkin dia menyediakan hunian. Bisa bangkrut itu. Karena itu pemerintah harus bisa sharing misalnya dengan kemudahan biaya pendanaan, pembebasan pajak pertambahan nilai, atau melalui pembangunan infrastruktur," paparnya. (Bisnis.com)
