Bisnis.com, JAKARTA--JBIC menyatakan bersedia membantu Indonesia menyusun prioritas pembangunan dan memberitahukan apa saja yang bisa didukung lembaga pembiayaan Jepang tersebut.
Japan Bank for International Cooperation (JBIC) memaklumi keputusan pemerintah Indonesia membatalkan tiga proyek yang diinisiasi investor Jepang sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
Gubernur JBIC Hiroshi Watanabe mengatakan saat ini pihaknya memegang daftar proyek perusahaan-perusahaan Jepang yang akan dijalankan di Indonesia. Sebagian proyek telah menjalin komitmen dukungan pembiayaan dari JBIC.
Sebelumnya, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan pemerintah akan membatalkan tiga proyek investor Jepang, dua di antaranya adalah kereta api super cepat Jakarta-Surabaya dan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat.
"Menurut saya, tentu saja pemerintahan baru punya prioritas. Tapi prioritas yang sempit tidak masuk akal, karena Indonesia punya demand yang besar di setiap sudut daerah, sektor, industri, dan masyarakat," katanya seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (19/1/2015).
Kendati memaklumi prioritas baru pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Watanabe mengatakan prioritas pembangunan harus disusun dengan hati-hati. Termasuk dengan mengakomodir kepentingan berbagai sektor.
"Jadi cara membuat prioritas adalah tugas yang sangat penting bagi pemerintahan baru. Jadi kita akan bicarakan lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia bagaimana kami bisa mendukung pembiayaan pembangunan sesuai prioritas pemerintah Indonesia," tuturnya.
Pada 2014, JBIC berpartisipasi dalam pembiayaan 10 proyek perusahaan Jepang di Indonesia senilai total US$857,5 juta dan Rp3,5 miliar. Beberapa proyeknya a.l. proyek pembiayaan perusahaan motor Honda di Indonesia senilai US$25 juta, pembangunan LNG di Donggi-Senoro US$763 juta, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga hidro Rajamandala US$66 juta.
