Bisnis.com, JAKARTA — Posisi utang pemerintah per akhir November 2024 tercatat melonjak Rp119,77 triliun menuju Rp8.680,13 triliun.
Rasio utang tersebut setara dengan 39,2% terhadap produk domestik bruto (PDB), tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Untuk itu, utang dikelola secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.
“Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” tulisnya dalam buku APBN Kita edisi Desember 2024, dikutip pada Kamis (19/12/2024).
Dari total utang tersebut, kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,02%. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,53%, termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.
Lembaga keuangan domestik tercatat memegang kepemilikan SBN sebesar 41%, terdiri atas perbankan 18,9%, perusahaan asuransi dan dana pensiun 18,9%, serta reksadana 3,2%.
Baca Juga
Bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko.
Kemudian, Bank Indonesia memiliki SBN domestik sekitar 25,3% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.
Kenaikan tersebut sejalan dengan penarikan utang pemerintah yang mencapai Rp483,6 triliun sepanjang tahun ini hingga November 2024. Angka tersebut menjelaskan 74,6% dari target (87,4% dari Outlook), terdiri atas realisasi SBN (Neto) Rp437,17 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) Rp46,44 triliun.
Pengadaan utang melalui SBN sepanjang November 2024 dilakukan melalui 4x lelang reguler dengan mencatatkan bid to cover ratio sebesar 1,57 kali.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan pemerintah juga melakukan pembiyaan APBN menggunakan pembiayaan nonutang—pembiayaan investasi hingga penggunaan SAL.
Realisasinya mencapai senilai Rp54,8 triliun yang masih tetap dalam level terkendali dengan tetap difokuskan menjaga kesinambungan anggaran.
Dengan demikian, pembiayaan APBN hingga 30 November 2024 mencapai Rp428,8 triliun atau sekitar 82% dari APBN.
"Upaya untuk menjaga pencapaian target pembiayaan tetap berada pada jalurnya, dilakukan dengan memastikan cost of fund tetap efisien dan risiko terkendali," lanjutnya.
Adapun, pemerintah masih memiliki ‘jatah utang’ hingga akhir tahun ini senilai Rp164,5 triliun.
