Bisnis.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menjaga laju inflasi nasional dengan mengefektifkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.
Dalam pertemuan dengan jajaran Bupati dari wilayah Sumatra, presiden membahas pentingnya inflasi yang terkendali bagi perekonomian daerah dan nasional.
"Saya tekankan juga tadi, betapa sangat pentingnya inflasi. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, bisa mencapai 5,8% atau 6% tapi inflasinya sampai 8%, menjadi tidak ada artinya," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015).
Presiden menuturkan TPID harus bekerja efektif dalam mengendalikan fluktuasi harga yang mendorong inflasi.
Menurutnya, TPID harus mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus didatangi apabila terjadi lonjakan inflasi di sejumlah komoditas strategis.
"Tadi saya juga sampaikan trik-trik praktis untuk menekan inflasi di daerah lewat Tim Pengendalian Inflasi Daerah," imbuhnya.
Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 yang sedang digodok DPR, pemerintah mematok asumsi inflasi 5%. Laju tersebut jauh lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi nasional dua tahun terakhir, yakni 8,36% pada 2014, dan 8,38% pada 2013.
Rapat Koordinasi dengan Bupati ini direncanakan berlangsung dalam lima tahap. Rakor tahap 1-4 akan diikuti seluruh bupati, sedangkan tahap lima dikhususkan untuk Walikota seluruh Indonesia.
Rakor bertujuan untuk membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan mencakup Kedaulatan Pangan, Infrastruktur, Potensi Kelautan, Sumberdaya Alam, Energi dan Kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan ego sektoral.
