Kabar24.com, JAKARTA - Komisi XI DPR meminta pemerintah memberikan alokasi dana untuk subsidi kredit usaha rakyat (KUR) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015 senilai Rp4 triliun.
Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad mengatakan pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran senilai Rp2 triliun untuk kedua BUMD yakni PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
"Pemerintah semestinya memberikan suntikan modal lebih, yakni Rp4 triliun untuk Askrindo Rp1 triliun dan Jamkrido Rp3 triliun agar bisa menjadi jaminan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) ke pelaku usaha kecil," ujarnya dalam diskusi publik Optimalisasi Deviden BUMN untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jakarta, Jumat (23/1).
Dia menilai suntikan modal pemerintah saat ini hanya berpihak pada pengusaha besar. Padahal, pelaku ekonomi di Indonesia sebesar 57,5% adalah pelaku unit kecil menengah.
"Para pengusaha besar bisa membiayai sendiri modal sendiri. Kenapa uangnya dipakai di sana, padahal bisa digunain KUR," ucap Fadel.
Menurutnya, KUR sebagai instrumen percepatan peningkatan kapasitas masyarakat terutama dalam mengakses sumber daya ekonomi kurang diberi perhatian dari pemerintah.
Dengan pemberian subsidi di sektor KUR, pemerintah semakin berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, walaupun komponen non performing loan (NPL) cukup tinggi tetapi manfaat yang didapat dari penyaluran ini sangat banyak didapat, yakni meningkatkan lapangan pekerjaan dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Jadi kami sangat keberatan dengan konsep yang tidak memberikan anggaran untuk KUR cukup besar. Optimalnya itu Rp4 triliun, kami minta tambah dua kali lipat dari rencana sekarang," kata Fadel.
Hingga November 2014, secara nasional penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) oleh bank pelaksana telah mencapai Rp36,6 triliun atau sebesar 99% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp37 triliun.
Penyaluran kredit pada bulan November 2014 mengalami pertumbuhan senilai Rp1 triliun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2013 senilai Rp35,6 triliun.
APBN-P 2015: DPR Minta Alokasi KUR Rp4 Triliun
Komisi XI DPR meminta pemerintah memberikan alokasi dana untuk subsidi kredit usaha rakyat (KUR) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015 senilai Rp4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Yanita Petriella
Editor : Rustam Agus
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
57 menit yang lalu