Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran kredit infrastruktur yang disalurkan industri perbankan untuk program pembangunan pemerintah dinilai tidak mencukupi.
Hal itu diucapkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Keuangan Rosan P. Roeslani.
Menurutnya, rerata dana pihak ketiga industri perbankan berjangka pendek. Padahal, proyek infrastruktur memiliki jangka waktu yang panjang yakni lebih dari 10 tahun.
"Jadi kalau DPK itu jangka pendek, infrastruktur jangka panjang. Kalau dpk diambil gimana pembiayaannya?," ujarnya di Gedung Menara Kadin, Rabu (4/2/2015).
Kadin, lanjutnya, menggandeng Euromoney Institutional Investor untuk membantu mempercepat pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Euromoney akan membawa investor-investor dengan dana jangka panjang. Sesuai dengan kriteria untuk sektor itu sendiri. Awal Juni rencananya," ucap Rosan.
Pihaknya berharap pemerintah mendukung investasi swasta di sektor infrastruktur.
Rosan menilai banyak proyek infrastruktur yang mengalami keterlambatan terjadi pada proyek yang didanai dengan skema public private patnership (PPP).
"Untuk itu perlu dikaji lebih jauh terkait skema pembiayaan yang sifatnya jangka panjang," tutur Rosan.
Kadin mengusulkan agar pemerintah dapat menggunakan asuransi untuk pembiayaan proyek infrastruktur karena memiliki nature jangka panjang.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah menyalurkan kredit sindikasi untuk proyek infrastruktur sepanjang 2014 senilai Rp15,3 triliun meningkat 131% dari tahun sebelumnya sebesar Rp6,6 triliun.
Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca Nelewan Mok mengatakan proyek-proyek infrastruktur yang mendapat pembiayaan sindikasi Mandiri pada 2014 yakni jalan tol, pelabuhan laut dan udara, pembangkit dan transmisi listrik.
"Tahun ini, perseroan berencana meningkatkan dukungan pada sektor infrastruktur seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, kelistrikan, rel kereta api dan jalan tol," ujarnya.
