Bisnis.com, JAKARTA—Pengusaha merekomendasikan Pulau Jawa kepada Kementerian Perindustrian agar dikembangkan kawasan industri khusus agro tepatnya di Jawa Barat.
Ketua Komite Tetap Akses Pasar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Usaha Kecil Menengah Rifda Ammarina menjelaskan kawasan industri yang dimaksud dikembangkan khusus untuk industri pengolahan nonmigas di sektor agro berskala kecil dan menengah (IKM).
“IKM untuk punya akses pasar itu tidak mudah. Masalah IKM banyak, terutama biaya logistik mahal. Kalau IKM berkumpul di satu kawasan, biaya logistik lebih murah dan buyer lebih mudah mengakses,” katanya.
Pemerintah menargetkan dalam tiga tahun mendatang RI swasembada pangan. Kadin mengingatkan agar swasembada tak semata untuk beras tetapi juga makanan olahan lain. Pengembangan kawasan industri khusus IKM di sektor agro diyakini dapat memperkuat kedaulatan pangan.
Kadin menilai wilayah yang paling potensial dirintis menjadi kawasan industri IKM dalam waktu dekat adalah Jawa Barat. Kondisi lahan pertanian di kawasan ini dirasa cocok untuk tanaman pangan. Selain itu dari segi pemasaranpun Jabar menjanjikan karena pasar mayoritas ada di Pulau Jawa.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) diharapkan serius untuk kembali menghidupkan program pengembangan kawasan industri agro. Kadin meminta agar kementerian dapat memfasilitasi dalam pemilihan dan pengadaan lahan dan pengelolaan selanjutnya dilakukan pelaku industri.
“Selanjunya kami akan datangi Kementerian PU agar ketika mereka membebaskan lahan untuk membangun jalan tol dapat sekaligus pula membebaskan lahan untuk kawasan industri kecil menengah,” ujar Rifda.
Setidaknya ada tiga hal yang diyakini Kadin bakal terselamatkan melalui pengadaan kawasan industri khusus IKM agro. Pertama beban berupa mahalnya ongkos logistik dapat ditekan, kedua proyek ini dapat menjaga stabilitas harga, dan ketiga tentu membantu menjaga ketersediaan lahan pertanian.
Sekretaris Jenderal Kemenperin Ansari Bukhari menyatakan pengembangan sentra industri kecil dan menengah sudah masuk dalam program besar kementerian untuk membangun kawasan industri. Perindustrian membidik keberadaan sentra IKM di setiap kabupaten/kota terutama di luar Jawa.
Sentra IKM merupakan lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, serta mengerjakan proses produksi yang sama. Selama 2015 – 2019 diprioritaskan pembangunan 22 sentra IKM baru di luar Jawa.
“Kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan sentra IKM yang dikaitkan dengan WPPI,” kata Ansari.
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) merupakan wilayah berkarakter khusus yang berpotensi menumbuhkembangkan industri tertentu. Kelak industri ini bakal jadi penggerak utama bagi pengembangan wilayah bersangkutan serta merangsang pertumbuhan industri di daerah sekitar.
Industri penggerak setiap WPPI dan industri lain harus dibangun di dalam kawasan peruntukkan industri (KPI). Kawasan ini tak lain adalah lokasi kawasan industri dan lokasi industri di daerah yang beelum punya kawasan industri, atau bisa juga punya kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis.
Kemenperin telat menetapkan 22 WPPI tersebar di berbagai daerah se-Indonesia. Provinsi yang termasuk sebagai WPPI ini dipastikan memiliki potensi sumber daya alam agro, mineral, atau migas. Provinsi yang ditetapkan sebagai WPPI lebih banyak berada di luar Jawa.
“Setiap kabupaten atau kota perlu memiliki setidaknya satu sentra IKM,” kata Ansari.
IKM berperan strategis dalam perekonomian Indonesia. Saat ini diperkirakan ada 3,4 juta unit usaha IKM, yakni 90% dari unit usaha industri nasional. Peran strategis ini tampak dari penyerapan tenaga kerja lebih dari 9,7 juta orang pada 2013 setara 65,4% dari total serapan pekerja di sektor nonmigas.
Sasaran Penguatan Kelembagaan IKM Pada 2015 – 2020 :
- Penguatan 1.090 sentra IKM
- Selama 2015 – 2019 diprioritaskan pembangunan 22 sentra IKM baru di luar Pulau Jawa (tiga sentra di Papua, dua sentra di Maluku, empat sentra di Nusa Tenggara, dua sentra di Sulawesi, lima sentra di Kalimantan, dan enam sentra di Sumatra)
- Revitalisasi dan pembangunan 110 unit pelayanan teknis (UPT)
- Penyediaan tenaga penyuluh lapangan mencapai 1.000 orang
- Penyediaan konsultan industri kecil dan menengah sejumlah 590 orang
Sumber: Kemenperin.
