Bisnis.com, BEKASI — Kementerian Pertanian (Kementan) bakal menggenjot produksi kelapa dalam negeri usai Presiden Prabowo Subianto mengucurkan anggaran Rp8 triliun untuk komoditas perkebunan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa upaya ini juga seiring dengan adanya tren konsumsi produk kelapa yang meningkat di berbagai belahan dunia, sehingga harga kelapa turut terkerek naik.
“Makanya sekarang Bapak Presiden perintahkan untuk mengembangkan kelapa secepat-cepatnya, anggarannya sudah turun,” katanya kepada wartawan usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025).
Dia menjelaskan, strategi yang dilakukan Kementan mencakup peningkatan produktivitas, pengembangan, dan penghiliran alias hilirisasi.
Menurut Amran, pihaknya melakukan pembibitan hingga penanaman kembali alias replanting pohon kelapa. Harapannya, profitabilitas dari produk ini dapat dijaga.
Terkait penghiliran, dia mendorong ekspor kelapa bulat juga dibarengi dengan produk bernilai tambah lainnya seperti susu kelapa (coconut milk) dan minyak kelapa sawit (CPO).
Baca Juga
Amran kemudian menjelaskan bahwa sejumlah daerah didorong sebagai sentra produksi kelapa seperti di Riau, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Selatan.
Dengan adanya momentum kenaikan harga kelapa ini, dia berharap komoditas dari Tanah Air dapat berkembang dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani dan pekebun.
“Harga kelapa naik, kesejahteraan pekebun kelapa naik. NTP [nilai tukar petani] naik hampir 150% sampai 160%. Ini menguntungkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Amran mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengucurkan anggaran Rp8 triliun untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti kelapa, kakao, tebu, pala, dan jambu mete. Perluasan lahan yang ditargetkan mencapai 800.000 hektare (ha).
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) disebutnya akan menjadi ujung tombak dari program pengembangan komoditas perkebunan ini.
“Ini kita akan membantu petani-petani seluruh Indonesia. Total luasan kurang lebih 800.000 ha. Insyaallah nanti melibatkan sekitar 1 juta orang pekerja,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).
.jpeg?w=300&h=221)
