Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sebesar Rp57,7 triliun untuk mendukung pembangunan 770.000 rumah rakyat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dalam penjelasannya, alokasi pembangunan 770.000 unit rumah tersebut bakal direalisasikan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga renovasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Total jumlah rumah yang akan dapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah," kata Prabowo dalam Pidato Presiden RI tentang RUU APBN TA 2026 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (15/8/2025).
Nantinya, tambah Prabowo, 770.000 unit rumah itu akan dibangun di wilayah perkotaan dan pesisir yang ada di seluruh Indonesia.
Melengkapi pernyataan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap total anggaran yang bakal digelontorkan untuk sektor perumahan mencapai Rp57,7 triliun untuk mendukung pembangunan hingga renovasi rumah rakyat.
Perinciannya, sebesar Rp33,5 triliun anggaran disiapkan oleh APBN untuk program FLPP. Di mana, program ini juga bakal ditopang injeksi dari PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar Rp6,6 triliun.
Baca Juga
"Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan mencapai Rp33,5 triliun kemudian kita masih blending dengan SMF Rp6,6 triliun itu untuk membiayai pemilikan rumah untuk MBR," kata Sri Mulyani dikutip dari YouTube Kemenkeu RI, Senin (18/8/2025).
Kemudian, pemerintah juga menyediakan Standar Biaya Khusus (SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) senilai Rp5,6 triliun.
Selanjutnya, anggaran perumahan itu juga bakal digunakan untuk pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp8,6 triliun untuk 373.939 unit rumah.
Terakhir, pemerintah juga menganggarkan pemberian insentif fiskal berupa bebas pajak atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 40.000 unit rumah komersial dengan anggaran Rp3,4 triliun.
Apabila pemerintah hanya mampu memenuhi pembangunan dan renovasi pada 770.000 unit rumah, artinya terdapat selisih sekitar 2,3 juta unit rumah yang perlu direalisasikan menggunakan anggaran non-APBN untuk mengejar capaian program 3 juta rumah pada 2026.
Minat Investor
Menanggapi hal itu, Head of Research & Consulting CBRE Indonesia, Anton Sitorus menjelaskan bahwa selisih anggaran perumahan rakyat itu akan berat apabila dikejar melalui skema investasi.
Anton menilai, hal itu terjadi lantaran bisnis rumah subsidi dinilai tidak memiliki margin yang besar. Sehingga, akan berat untuk menarik minat investor.
"Kalau terkait sama perumahan untuk rakyat kemungkinan besar tuh ya pemerintah harus inisiatif sebagai pendorong utamanya. Investor itu gak terlalu tertarik di sektor perumahan rakyat karena kenapa? Karena kalau perumahan rakyat ini gak ada untungnya," jelasnya kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).
Sebagai alternatif, Anton menyebut pemerintah perlu lebih giat mendorong kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perumahan seperti PT Perumnas (Persero) untuk turut berkontribusi menyuplai perumahan rakyat.
Kendati demikian, dia menyebut sejatinya target pembangunan 3 juta rumah masih tidak realistis. Dia memproyeksikan program ini masih belum maksimal realisasinya pada tahun depan.
"Ya susah, dari awal pertama kali diluncurkan juga kan saya udah seringkali ngomong bahwa 3 juta [rumah] itu gak mungkin lah, gak realistis lah," tegasnya.
