Bisnis.com, JAKARTA—Pembentukan Badan Usaha Milik Nelayan (BUMN) bisa dijadikan pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan selain pendirian Badan Urusan Logistik (Bulog) Nelayan guna mengatur tata perdagangan hasil tangkapan ikan.
Demikian disimpulkan dalam diskusi bertema RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Gedung DPR, Selasa (10/3/2015). Turut menjadi narasumber pada diskusi itu Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solichien serta pengamat pertanian Arif Satria dari IPB.
Menurut Herman Khaeron, kedua alternatif pemberdayaan nelayan itu bisa menjadi pilihan akibat masih sulitnya nelayan untuk mendapatkan kepercayaan perbankan dalam hal pengucuran kredit permodalan.
Dengan mendirikan Badan Usaha Milik Nelayan, ujar Herman, badan usaha itu bisa digunakan untuk menampung kapal-kapal asing yang ditangkap di laut akibat melanggar wilayah perairan Indonesia. Selain itu, BUMN tersebut akan sangat bermanfaat dalam menyangga perekonomian nelayan.
Menurut Herman Khaeron, hingga kini perbankan nasional termasuk bank BUMN masih enggan memberikan kredit permodalan kepada para nelayan karena aset mereka dinilai tidak layak untuk dijadikan jaminan. Akibatnya, nelayan kesulitan modal untuk membiayai operasi mereka sehingga berdampak pada penghasilan dan tingkat kesejahteraan.
Sedangkan pada sisi lain, meski memiliki kemampaun, pemerintah tidak menunjukkan keinginan untuk mendirikan Bank Nelayan yang secara khusus melayani permodalan dan perkreditan untuk nelayan. Padahal, semasa kampanye pilpres Presiden Jokowi pernah mewacanakan spin-off Bank BRI untuk dijadikan Bank Nelayan guna menggerakkan perekonomian dari sektor agro maritim.
Kalau Bank Nelayan sulit untuk direalisasikan, Herman menyarankan pemerintah menugaskan Bank BUMN/BUMD membuat unit khusus untuk membiayai sektor perikanan yang terintegrasi dengan sektor pertanian.
“Ini bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Kemampuan pemerintah ada tapi kemauannya yang tidak ada,” ujar Herman.
Sementara itu, Ketua umum HNSI Yusuf Solichien mengatakan untuk menata pemasaran hasil tangkapan nelayan diperlukan mekanisme pengaturan harga. Mekanisme itu, ujarnya, diperlukan untuk melindungi hasil tangkapan nelayan dengan membentuk sebuah badan.
Menurutnya badan tersebut bisa berupa Badan Usaha Logistik (Bulog) Perikanan. Dengan demikian para nelayan mendapatkan harga ikan terbaik ketika musim panen dan musim paceklik. Menurutnya, dengan adanya Bulog tersebut mereka juga akan terhindar dari praktik tengkulak yang sering merugikan para nelayan.
