Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengisyaratkan bahwa isu transshipment atau pengalihan barang asal China lewat Indonesia turut menjadi perhatian dalam proses negosiasi tarif Trump, antara RI dan AS.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengakui bahwa transhipment sudah menjadi praktik umum dalam perdagangan internasional.
“Itu [isu transshipment] sudah masuk substansi, jadi saya tidak bisa menyampaikan. Tapi saya yakin setiap negara itu ada model seperti itu,” ujar Haryo dalam keterangannya pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2025).
Dia pun menjelaskan bahwa isu seperti ini memang wajar muncul dalam perundingan dagang. Pada akhirnya, isu transshipment akan menjadi bagian dari proses negosiasi yang berjalan termasuk antara Indonesia dengan AS.
Hanya saja, Haryo tidak bisa mendetailkan apakah isu transshipment barang asal China yang melalui Indonesia menjadi penghalang kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS.
“Saya yakin itu [isu transshipment] jadi pertimbangan, perhitungan. Tapi untuk detail berpengaruh atau tidak, itu bagian dari negosiasi tentunya,” tutupnya.
Baca Juga
Transshipment sendiri merupakan praktik pemindahan barang dari satu kapal ke kapal lain di pelabuhan transit sebelum diteruskan ke negara tujuan akhir.
Secara umum, praktik transshipment legal dalam rantai pasok global. Hanya saja, dalam konteks perang dagang, transshipment kerap disalahgunakan untuk menyamarkan asal barang, demi menghindari tarif tinggi.
Adapun isu transshipment memang menjadi sorotan Presiden AS Donald Trump. Contohnya, dalam perjanjian dagang antara AS dan Vietnam yang baru-baru ini disepakati.
Dalam perjanjian itu, AS tetap mengenakan tarif tinggi hingga 40% terhadap barang asal China yang hanya sekadar transit di Vietnam sebelum masuk ke pasar Amerika. Sementara barang asal Vietnam diturunkan tarifnya dari 46% ke 20%.
Negosiasi RI-AS
Presiden AS Donald Trump mengumumkan penerapan tarif impor sebesar 32% ke barang-barang asal Indonesia per 1 Agustus 2025.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa pengumuman tarif tersebut sebenarnya di luar dugaan pemerintah, mengingat tenggat waktu perundingan baru akan jatuh pada 9 Juli 2025. Kendati demikian, Trump sudah mengumumkan tarif baru pada 7 Juli 2025 waktu AS.
"Jadi tentu kita juga surprise [terkejut] ya dengan keputusan ini, karena keluar lebih cepat sebelum tanggal 9. Tapi kami melihat pemerintah AS saat ini tampaknya mempertimbangkan secara global, bukan lagi per negara," ujar Haryo.
Dia menuturkan bahwa notabenenya seluruh dokumen dan data yang diminta AS sebenarnya sudah disampaikan lengkap oleh Indonesia dalam proses negosiasi yang berjalan selama beberapa pekan terakhir.
Hanya saja, pemerintah menyadari bahwa keputusan akhir ada di tangan Trump. Meski begitu, pemerintah menilai proses negosiasi belum berakhir.
Haryo mengingatkan bahwa surat yang ditulis Trump ke Presiden Prabowo Subianto menyebut masih ada ruang pembicaraan lebih lanjut, setidaknya sampai tarif 32% berlaku pada 1 Agustus 2025.
"Kesempatan masih terbuka. Kita kembali menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sangat penting, sehingga perlu mendapatkan prioritas," ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah AS juga mengisyaratkan ingin melihat sikap Indonesia sebelum membuat keputusan akhir. Dia mencontohkan Trump dalam suratnya berharap Indonesia tidak melakukan retaliasi dengan ikut menaikkan tarif impor atas barang AS.
Haryo mengungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sedang dalam perjalanan ke AS untuk merespons keputusan tarif terbaru Trump. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.
