Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara menagih janji pemerintah, yang dinilai masih belum tegas dalam menentukan sikap terkait pengelolaan Blok Mahakam.
Pasalnya, pemerintah sudah berjanji akan membuat keputusan pada Februari 2015 setelah Pertamina mengajukan proposal.
"Pemerintah menyatakan akan menyerahkan 100% Blok Mahakam ke Pertamina. Namun pernyataan tersebut belum dibuktikan dengan penerbitan keputusan," kata Marwan dalam diskusi di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Atas hal tersebut, ia mengaku ragu akan komitmen pemerintah untuk mendukung dan membesarkan perusahaan milik negara itu. "Jangan-jangan pernyataan tersebut cuma sandiwara karena ada tekanan untuk tetap memberi saham kepada Total dan Inpex," ujarnya.
Marwan mengaku beredar informasi yang menyebutkan komposisi kepemilikan saham Blok Mahakam untuk Pertamina tidak sampai 100%. Informasi itu muncul atas lambannya pemerintah menentukan keputusan penguasaan kontrak blok yang berakhir 2017 tersebut.
"Tersebar informasi bahwa komposisi kepemilikan saham Blok Mahakam sejak 1 April 2015 adalah 51% untuk Pertamina, 30% Total dan 19 daerah. Pemerintah lamban jadinya muncul informasi liar atau jangan-jangan komposisi tersebut benar adanya," katanya.
IRESS, lanjut Marwan, menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100% saham Blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan Inpex.
Pihaknya juga meminta pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara.
Partisipasi kedua pemda memiliki saham Blok Mahakam bersama Pertamina harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium yang tidak melibatkan perusahaan swasta.
Ia meminta kontraktor swasta dan para pendukungnya, termasuk oknum "begal" di seputar Istana, untuk menghentikan segenap upaya mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan penyerahan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina.
Lembaga itu juga meminta manajemen Pertamina untuk konsisten dengan sikap yang telah dinyatakan oleh manajemen terdahulu untuk menyanggupi mengelola 100%.
IRESS juga meminta kepada KPK untuk memantau dan mencermati langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam proses menuju penetapan status kontrak dan pemilikan saham Blok Mahakam.
Marwan mengingatkan jika Pertamina diminta pemerintah atau merasa perlu memberi kesempatan kepada kontraktor asing untuk memiliki saham di Blok Mahakam, maka hal tersebut harus dilakukan secara bussines to bussines dan transparan sesuai kaidah yang berlaku secara global.
"Dalam hal ini, kontraktor asing tersebut tidak cukup hanya membayar signatory bonus, tetapi harus membayar biaya akuisisi cadangan terbukti sesuai dengan harga yang berlaku," katanya.[]
