TIKET PERJALANAN DINAS: Pengusaha Travel Protes Aturan Pemesan Via Katalog Elektronik

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberlakukan aturan pemesanan tiket perjalanan dinas mutlak menggunakan sistem katalog elektronik.

LKPP bekerjasama dengan Garuda Indonesia mensosialisasikan ketentuan itu di sejumlah daerah di Tanah Air.

Pemesanan tiket menggunakan sistem katalog elektronik adalah klausul yang muncul dalam Keputusan Presiden Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk menghindari praktek penyimpangan atau kebocoran uang negara untuk perjalanan dinas.

Namun pelaku usaha biro perjalanan (travel) keberatan dengan aturan itu karena membuat bisnis tiket pesawat lewat agen travel menjadi surut.

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Yogyakarta, Edwin Ismedi mengatakan aturan itu membuat pelaku usaha agen travel kehilangan sebagian konsumen pegawai negeri sipil (PNS) yang menggunakan jasa mereka untuk memesan tiket pesawat. Bisnis pemesanan tiket lewat agen travel kini menurun hingga 60%.

"Kami khawatir bila pemerintah tidak tanggap, aturan itu akan membuat banyak agen travel skala kecil gulung tikar," kata Edwin.

Menurut dia, bisnis pemesanan tiket yang lesu akan membuat pengusaha travel mengurangi jumlah karyawan. Padahal, usaha jenis ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

Ketua DPD Asita Jawa Tengah, Joko Suratno juga menyampaikan keluhan yang sama.

Asita berpandangan kebijakan itu tak tepat dan bisa memukul kalangan biro perjalanan wisata. "Kami mendukung efisiensi, tapi apakah tidak ada jalan lain supaya bisnis biro pariwisata tidak terpukul," katanya.

Dia menegaskan pemesanan tiket menggunakan jasa biro pariwisata oleh PNS selama ini menyumbang 40% pendapatan dari total pengguna kalangan swasta maupun perorangan.

Aturan dari LKPP membuat sebagian PNS memesan tiket menggunakan maskapai penerbangan. Akibatnya, biro perjalanan pariwisata menjadi kehilangan pelanggan dari kalangan PNS.

Joko berharap pemerintah mendengarkan keberatan dari pelaku wisata. Di Jawa Tengah, jumlah anggota agen travel sebanyak 170 biro perjalanan wisata. Satu agen travel setidaknya memiliki 50 hingga 100 pekerja untuk jasa penjualan dan pemesanan tiket.