Bisnis.com, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menemukan indikasi distribusi gula rafinasi yang tidak sesuai peruntukan sebanyak 199.500 ton pada 2014.
Analis Kebijakan Bidang Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri Kombes Pol Kris Erlangga mengatakan temuan tersebut didapatkan dari hasil verifikasi distribusi gula rafinasi yang dilakukan terhadap 11 produsen, 52 distributor, 88 subdistributor, 108 perusahaan industri makanan dan minuman, dan 3.112 pengecer gula. Verifikasi dilakukan di 366 pasar yang tersebar di 34 provinsi.
Dari total produksi gula rafinasi sebanyak 1,7 juta ton pada 2014, sebanyak 1,58 juta ton didistribusikan kepada industri makanan dan minuman.
“Ada indikasi distribusi yang tidak sesuai peruntukannya sebanyak 199.500 ton. Pertanyaannya, apakah benar hanya sebanyak itu? Hal tersebut perlu didalami lebih lanjut,” katanya, Senin (20/4/2015).
Menurut Erlangga, diperlukan upaya penegakan hukum tegas guna mencegah pendistribusian gula rafinasi kepada konsumen langsung. Menurut aturan, gula rafinasi hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman.
Polri, lanjutnya, tengah menyusun strategi pendekatan hukum yang komprehensif dan spesifik untuk menangani perkara tersebut. Selain itu, Polri juga berharap dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah masuknya gula ilegal dari pelabuhan-pelabuhan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
