Bisnis.com, TANGERANG—Lembaga mandiri dan nirlaba Green Building Council Indonesia (GBCI) menyampaikan pemerintah perlu memberikan insentif untuk mendorong pengembangan bangunan hijau.
Director of Membership GBCI Ignesz Kemalawarta menuturkan sejak 2010, lanjut Ignesz, baru ada 11 gedung yang memiliki sertifikasi greenship dari GBCI. Ke depan, ada sekitar 30 gedung yang masuk dalam daftar tunggu sertifikasi dari asosiasi.
“GBCI baru hadir tahun 2009 dan mulai memberikan peringkat bangunan hijau untuk perkantoran. Gedung Kementerian PU-Pera misalnya mendapatkan sertifikat platinum. Kemudian masuk beberapa pengembangan swasta, seperti Sinar Mas Plaza di BSD, Grand Indonesia, dan Pacific Place,”terangnya pada Bisnis setelah peresmian BSD Green Office Park 6 di BSD Serpong, Tangerang, Kamis (21/5/2015).
Menurutnya sudah banyak inisiatif dari developer dan Kementerian PU-Pera untuk menjadikan green building sebagai konsep pengembangan yang memiliki fungsi dasar sebuah gedung dan juga memberikan perhatian pada masalah lingkungan.
Pemerintah, lanjut Ignesz, perlu memberikan insentif pengembangan bangunan hijau, karena developer turut berkontribusi pada penghematan sumber daya energi wilayahnya.
Di Singapura misalnya, pemerintah memberikan penambahan KDB dan insentif dana untuk menutupi peningkatan biaya akibat pengembangan berkonsep hijau.
“Indonesia rasanya tidak mungkin menerapkan pemberian uang, karena itu GBCI menyuarakan bagaimana kalau pemilik gedung mendapatkan diskon PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) selama 3 tahun. Diskon bisa sebesar 50%, sehingga developer terdorong untuk menerapkan pengembangan bangunan hijau,” pungkasnya.
Bila kebijakan tersebut berlaku, sambungnya, pendapatan pemerintah dari pajak memang berkurang. Namun, pengembangan gedung hijau berkontribusi pada penyimpanan energi listrik, air, sekaligus mengurangi emisi karbon. Penghematan energi, pengurangan emisi, sekaligus penghijauan tersebut secara jangka panjang tentunya juga menguntungkan negara.
Ignesz menambahkan GBCI sudah menyuarakan ide tersebut ke Direktorat Pajak dan berharap adanya keputusan secepatnya untuk semakin menambah gairah developer mengembangkan bangunan hijau.
Dia pun menuturkan keberadaan bangunan hijau semakin penting untuk mendukung perkembangan suatu daerah.
“Bangunan hijau ialah suatu upaya membuat bangunan yang lebih bertanggung jawab. Secara komersial (bangunan) bisa jalan, tetapi pada saat yang sama juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan penghematan sumber daya energi. Bahan material yang digunakan pun ramah lingkungan,” tuturnya.
Mengutip data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), bangunan gedung selama ini diperkirakan mengonsumsi lebih dari sepertiga sumber daya yang ada di dunia, memakai12% dari total air bersih yang ada, dan menyumbang hampir 40% dari total emisi di bumi.
Secara investasi, gedung hijau menaikan biaya 2%-8% lebih mahal. Namun, pengerekan ongkos tersebut bisa tertutupi dari penghematan biaya operasional selama 3 tahun.
“Misalnya gedung menggunakan kaca polos dengan harga murah. Namun, karena kaca tersebut tidak mampu mereduksi panas, akhirnya suhu ruangan panas, dan penggunaan sumber energi listrik untuk AC sebagai pendingin ruangan semakin besar,” ujarnya.
Dengan konsep bangunan hijau, pemakaian listrik bisa terpangkas sekitar 40%. Green Office Park 6 misalnya membutuhkan daya sebesar 140 KWH per meter persegi setiap tahun. Sedangkan gedung dengan konsep standar bisa menghabiskan per meter persegi setiap tahun.
