Jokowi: Reformasi Ekonomi Harus Fundamental

Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia harus melakukan reformasi perekonomian secara fundamental agar tidak mengalami kontraksi lantaran kehilangan daya saing.

Dalam dialog dengan dunia usaha yang digelar ISEI, Jokowi menuturkan perekonomian Indonesia telah mengakhiri siklus ketergantungan terhadap komoditas mentah. Siklus baru yang dituju pemerintah adalah penghiliran sumber daya alam dan industrialisasi.

"Kita tidak bisa menunda lagi untuk melakukan refromasi perekonomian secara fundamental. Perombakan ekonomi yang  harus dijalankan pemeirntah saat ini harus mendalam dan menyeluruh. Meskipun sakit, meskipun pahit, kita tidak boleh lagi menunda, tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan," ujarnya di JCC, Kamis (9/7).

Jokowi mengungkapkan beberapa negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi karena selama bertahun-tahun mengabaikan kenyataan bahwa tata ekonomi dunia telah berubah dan menolak untuk menelan obat pahit untuk mendongkrak mesin ekonominya. Akibatnya, daya saing negara tersebut anjlok dan masuk dalam fase kontraksi dan krisis ekonomi.

"Bahkan ada beberapa negara di mana pemerintahnya menjanjikan sesuatu yang ajaib, pemerintahnya menjanjikan kenaikan kesejahteraan tanpa perlu kerja keras. Tidak ada hal seperti ini di dunia, tidak ada. Inilah yang harus kita hindari jangan sampai Indonesia terjebak dalam kondisi seperti itu," tuturnya.

Presiden menambahkan dalam menjalankan reformasi ekonomi struktural yang butuh proses dan waktu, Indonesia tidak bisa mengambil jalan pintas. Pemerintah pun tidak bisa mengeluarkan 'peluru ajaib'.

"Tidak bisa saya ngomong simsalabim masalah teratasi, tidak bisa, tidak ada seperti itu, masyarakat harus sadar," kata Jokowi.

Untuk menjalankan reformasi ekonomi secara fundamental, pemerintah merencanakan sejumlah strategi. Dalam jangka pendek, lanjutnya, pemerintah akan memfokuskan belanja APBN untuk proyek-proyek infrastruktur dan ketahanan pangan.

Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga mengundang investor swasta dalam negeri, BUMN, dan investor asing dari Jepang, Korea, Tiongkok, Singapura, Jerman, dan Amerika untuk mendanai dan menggarap proyek-proyek sektor produktif.

Jokowi menegaskan pemerintah sadar bahwa tantangan ekonomi ke depan tidaklah ringan. Namun tidak seberat krisis moneter dahsyat yang mengguncang Indonesia pada 1998.

"Saya mengajak dunia usaha bahu-membahu bekerja sama dengan pemerinatah membangkitkan perekonomian kita. Kita harus yakini bersama-sama menumbuhkan harapan pertumbuhan ekonomi lebih baik, tahun depan lebih baik. Kalau kita tidak punya harapan seperti itu, siapa lagi yang tumbuhkan harapan?" pungkasnya.