PRESIDEN JOKOWI: Atasi Praktik Impor Ilegal, Cepat

Bisnis.com, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan langkah cepat menangani dan mengatasi praktik impor ilegal.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Perdagangan dan Impor di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Hal itu dinilainya mendesak karena Jokowi mengaku telah menerima laporan dari asosiasi-asosiasi dan pelaku usaha di lapangan.

Laporan terbaru dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan berbagai kalangan industri nasional lainnya yang menyebutkan pasar dalam negeri sudah "dibanjiri" peredaran produk impor ilegal baik yang baru maupun bekas.

Bahkan Presiden mendapatkan laporan, akibat peredaran produk impor maka produksi tekstil dan produk tekstil dalam negeri mengalami penurunan mulai dari 30 sampai 60 persen.

"Ini tidak bisa dibiarkan lagi," ucap Presiden.

Oleh karenan itu Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan terkait segera mencari akar penyebab dari impor ilegal ini sekaligus solusi untuk mengatasinya.

"Apakah karena disparitas harga yang tinggi atau kebijakan perdagangan yang terlalu ketat, baik tarif dan non tarif atau jumlah Pelabuhan Internasional yang terlalu banyak sehingga menjadi titik rawan. Atau kurangnya pengawasan," ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan peredaran produk impor ilegal itu akan mengganggu pasar dalam negeri, merugikan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri.

"Agar ada langkah-langkah yang lebih konkrit. Karena hal ini juga akan memperbaiki neraca perdagangan kita," kata Presiden.

Di pelabuhan, kata Jokowi, dirinya sudah mendengar bahwa terdapat banyak modus impor ilegal, baik dalam penyelundupan bea masuk, PPH maupun PPN.

"Saya kira di sini ada tiga pihak yang bekerja sama, yang pertama importir, yang kedua pengusaha kepengurusan jasa yang berkaitan dengan kepabeanan, dan yang ketiga oknum terutama oknum bea cukai," ucap Presiden.

Untuk memudahkan transaksi yang ada, oknum biasanya meminta nilai borongan per kontainer.

"Dan harganya itu, saya mendapatkan data-datanya bervariasi, tergantung barang yang diimpor, kalau benang bisa sampai Rp120 juta per kontainer, kain bisa sampai Rp150 juta kurang lebih, pakaian jadi bisa Rp200 juta, elektronik dan lain-lain tentu saja lebih mahal," ucap Presiden.

Presiden meminta agar hal ini disikapi dengan serius terutama dengan melakukan reformasi menyeluruh pada tata kelola perizinan impor sehingga lebih terintegrasi serta berbasis IT.

Hal lainnya adalah adanya database bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak.

"Kalau sistem ini sambung saya kira akan banyak menyelesaikan masalah," ujar Presiden.

Presiden memerintahkan untuk dilakukan peningkatan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan kecil demi menghentikan penyelundupan.

"Tingkatkan Kapal Patroli. Lakukan kerja sama dan operasi patroli bersama dengan negara tetangga," ujar Presiden.

Selain pengawasan di pelabuhan, Presiden meminta seluruh kementerian meningkatkan pengawasan internal dan menindak tegas aparat yang bermain dan menjadi "backing" Impor ilegal.

"Saya ingin tidak ada lagi kongkalikong antara aparat dengan importir untuk memalsukan dokumen dengan membuat nilai/harga barang menjadi lebih murah, penyalahgunaan fasilitas dan kuota impor," ujar Presiden.

Barang-barang produk hasil industri yang diduga banyak diselundupkan antara lain barang elektronik, pakaian jadi, alas kaki, komestik dan alat kesehatan, produk makanan dan minuman, obat tradisional, hingga mainan anak-anak.