Kadin Minta Dilibatkan Dalam Perencanaan Regulasi

Bisnis.com, JAKARTA --- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta dilibatkan dalam perencanaan regulasi oleh pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih tepat sasaran dan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

"Keinginan Kadin ikut serta dalam proses perencanaan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan pemerintah tepat sasaran dan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, pada Rakernas Kadin Indonesia bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, di Jakarta, Senin (19/10/2015).

Suryo mengatakan keinginan untuk terlibat dalam perencanaan regulasi tersebut tergantung dari ajakan pemerintah dan juga kesiapan serta kemampuan Kadin sendiri.

Hal tersebut diutarakan karena Kadin menilai pemerintah akan terus melakukan perubahan struktural terhadap perekonomian Indonesia.

"Saya berpendapat bahwa peran Kadin seharusnya tidak hanya memberikan saran dan usulan, tetapi ikut terlibat dalam proses perencanaan kebijakan," ujar Suryo.

Ia menambahkan ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dipertanyakan, yakni sampai dimana peran Kadin dalam proses transformasi ekonomi yang sedang dilakukan pemerintah tersebut. Menurutnya, apakah Kadin masih menjadi objek regulasi atau dapat menjadi subjek yang ikut serta dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan dan regulasi.

Menurut Suryo, Kadin merupakan satu-satunya wadah dunia usaha mempunyai posisi yang paling depan dalam pelaksanaan kebijakan dan regulasi dan selama ini banyak kebijakan yang sudah tepat tetapi mengalami berbagai masalah dalam pelaksanaan karena tidak dimasukkannya trick of the trade berupa lika-liku dan kendala yang hanya diketahui dan dialami oleh para pengusaha.

"Dalam hal jaringan perdagangan dan industri, Kadin memiliki kelengkapan organisasi di 34 provinsi, perwakilan di berbagai negara serta hubungan kerja sama internasional dengan banyak negara. Dengan itu semua seharusnya Kadin dapat menjadi mitra pemerintah yang tangguh," ujar Suryo.

Namun, lanjut Suryo, dalam kenyataan Kadin yang mewakili dunia usaha tersebut hanya menerima kebijakan dan regulasi sebagai objek bukan sebagai pelaku ekonomi.

Sementara itu, lanjut Suryo, perdagangan Indonesia dengan dunia internasional makin hari makin banyak terjalin dalam berbagai pakta perjanjian dengan berbagai tujuan, dimana pada awalnya Indonesia ingin fokus pada regionalisasi ekonomi dalam ASEAN Economic Community.

"Perdagangan dengan ASEAN kemudian diperluas dengan pembentukan RCEP yang merupakan pakta antara ASEAN dengan beberapa negara yang menjalin free trade agreement dengan ASEAN, yaitu Australia, Tiongkok, India, Korea Selatan dan New Zealand," ujar Suryo.

Selain itu, lanjut Suryo, ASEAN juga mengikat perdagangan bebas dengan Tiongkok dalam ACFTA. Belakangan terjadi pembentukan baru Trans Pacific Partnership (TPP) antara dua belas negara di Pasifik tidak termasuk Indonesia dan Tiongkok. "Apakah Indonesia akan bergabung dengan TPP masih menjadi pertanyaan karena sangat kentalnya aspek global politik dalam pakta Pasifik ini. Selain itu Indonesia sudah menjadi anggota APEC," kata Suryo.

Suryo menambahkan, secara teoritis pakta-pakta tersebut akan menguntungkan Indonesia karena membuka peluang yang lebih luas dalam perdagangan internasional yang tentunya sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor.

Namun, lanjut Suryo, dalam kenyataan Indonesia belum cukup kuat untuk mendapat kemanfaatan dari peluang yang terbuka tersebut. Sebagai contoh yang paling memprihatinkan adalah FTA antara Indonesia dengan Tiongkok yang selalu defisit bagi Indonesia.

Suryo menambahkan, pengalaman dengan Tiongkok ini perlu kita pelajari agar tidak terulang dengan pakta-pakta yang lain. Dalam berbagai pakta regional pada umumnya peran utama berada di tangan pemerintah dan keputusan diambil atas kesepakatan negara-negara anggota meskipun sasaran yang ingin dituju adalah peningkatan ekonomi dalam kawasan.

"Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi regional tidak dapat dielakkan akan terlibat juga faktor politik, hukum serta faktor sosial budaya. Atas dasar itu dunia usaha perlu mendapat tempat dalam proses perencanaan agar perdagangan dan industri dapat dilaksanakan secara komprehensif," kata Suryo.