Bisnis.com, JAKARTA – Manajer Riset dan Monitoring Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti mengatakan rencana keikutsertaan Indonesia ke dalam Trans Pacific Parnership (TPP) akan diikuti permintaan untuk mengurangi ekslusivitas BUMN.
Hal tersebut akan menghilangkan kontrol negara atas sektor publik yang strategis bagi masyarakat.
“Dukungan pemerintah yang besar terhadap BUMN dianggap telah menciptakan kompetisi yang tidak adil, sehingga TPP melarang segala bentuk dukungan untuk BUMN,” kata Rachmi dalam siaran Pers IGJ, Rabu (28/10/2015).
Sementara itu, aturan terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) mengikuti regulasi TPP berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap obat-obatan murah serta hilangnya kedaulatan pangan akibat kriminalisasi petani kecil karena aktivitas budidaya tanaman.
Sayangnya posisi Indonesia saat ini yang ingin bergabung setelah TPP disepakati oleh 12 negara, lanjutnya, menyebabkan Indonesia tidak memiliki banyak ruang untuk bernegosiasi dan memiliki posisi tawar yang rendah. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mengikuti standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
