Bisnis.com, TANGERANG—Sejalan dengan krisis insinyur di dalam negeri, pemerintah sebaiknya merealisasikan pembangunan infrastruktur secara bertahap.
Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti Muhammad Dimyati mengatakan sejalan dengan program Presiden Jokowi yang hendak membangun infrastruktur bernilai lebih dari Rp5.500 triliun dibutuhkan 1,5 juta insinyur.
“Yang ada di Indonesia baru sekitar 800.000 orang. Untuk menambahnya tidak mudah, sedangkan kita menghadapi MEA. Bisa-bisa kekurangan, sehingga diisi insinyur asing,” ucapnya di sela International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Technology (ICONIET) 2015 Tangerang, Rabu (25/11/2015).
Krisis insinyur di Indonesia diklaim pemerintah bukan semata minimnya SDM tetap lantaran tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mencari nafkah di luar negeri. Selama setahun terakhir Dimyati mengklaim pemerintah semakin menggiatkan program diaspora.
Melalui program tersebut para tenaga terampil Tanah Air yang bekerja di luar negeri diajak kembali ke Indonesia. Mereka difasilitasi untuk bisa mendapatkan penghasilan seperti di luar negeri tetapi harus bersedia bekerja di Tanah Air dan melakukan transfer pengetahuan.
“Contohnya seperti Pesawat N-219 yang salah satu timnya WNI di luar yang balik ke sini. Tahun depan pesawat ini diterbangkan untuk sertifikasi,” ucap Dimyati.
Pemerintah punya beberapa proyek infrastruktur yang sudah dibidik untuk lima tahun mendatang. Sebut saja pembangunan jalan 2.600 km, jalan tol sepanjang 1.000 km, 15 bandara, 24 pelabuhan, 30 waduk dan irigasi, dan 33 pembangkit listrik. Tentu proyek-proyek ini akan membutuhkan banyak insinyur.
