Bisnis.com, BOGOR - Pemerintah belum tentu akan menindaklanjuti seluruh hasil Panitia Khusus (Pansus) angket DPR untuk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang di antaranya mendesak pemberhentian Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II R.J. Lino karena masih harus mempertimbangkan aspek lain untuk melaksanakannya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hasil yang dikeluarkan oleh Pansus angket Pelindo II adalah produk politik sehingga pemerintah tidak dapat langsung melaksanakannya. Pasalnya, pemerintah juga harus mempertimbangkan hal lain selain hasil Pansus tersebut.
“Pansus angket Pelindo II kan di DPR. Itu kan tentu suatu saran politik. Pemerintah selain mempertimbangkan politis, tentu juga mempertimbangkan aspek lainnya,” katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2015).
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menerima salinan hasil Pansus DPR Terkait Pelindo II, sehingga belum dapat mengambil langkah apapun.
“Belum dapat [salinan hasil Pansus DPR terkait Pelindo II]. Nanti kalau sudah dapat, baru saya akan bicara,” ujarnya.
Sebelumnya, Masinton Pasaribu, Anggota Komisi III DPR, mengatakan Pansus angket Pelindo II telah mengantongi nama yang harus bertanggung jawab terkait kasus Pelindo II. Hasil itu pun akan segera disampaikan kepada Presiden Jokowi agar dapat segera ditindaklanjuti.
Hasil Pansus angket Pelindo II menyatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Pelindo II harus bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Pansus pun merekomendasikan agar keduanya segera dicopot oleh Presiden.
