Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi pengusaha bongkar muat Indonesia (APBMI) mengadukan ke Menhub Ignasius Jonan terkait adanya pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas hukum dengan mencatut nama organisasi perusahaan bongkar muat tersebut untuk kepentingan tertentu.
Pengaduan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat DPP APBMI No. 005/DPP-APBMI/12.15 tanggal 22 Desember 2015 kepada Menhub Ignasius Jonan prihal Pengakuan Pengurusan APBMI yang sah.
Ketua Umum DPP APBMI Sodik Harjono mengatakan, asosiasi yang dipimpinnya saat ini telah mendapatkan persetujuan secara hukum melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor. AHU-174.AH.01.07 tahun 2012 dan Nomor AHU-11.AH.01.08 tahun 2014 tentang persetujuan perubahan pengurus dan pengawas APBMI.
“Kemenhub melalui Ditjen Hubla merupakan Pembina tehnis APBMI. Kami ingin Kemenhub mempertegas memberikan pengakuan secara tertulis hanya kepada kepengurusan APBMI yang memiliki legalitas yang sah secara hukum dan tidak lagi mengakomodir pihak-pihak yang mengatasnamakan APBMI tetapi tidak memiliki legalitas hukum,” ujarnya, Selasa (22/12/2015).
Sodik mengatakan hal ini dirasakan sangat penting mengingat dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap APBMI yang memiliki legalitas hukum yang sah, maka akan mempermudah pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan bongkar muat di seluruh Indonesia serta mempersatukan persepsi dalam mensukseskan program pemerintah membenahi layanan kepelabuhanan.
