Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam survei terbarunya mengungkap, lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerjanya atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Kondisi ini diperkirakan terus berlangsung ke depannya.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, situasi ekonomi global yang terus berubah, kondisi geopolitik yang semakin tinggi, hingga proyeksi pertumbuhan yang terus menurun, telah membuat banyak perusahaan tidak memiliki cukup informasi untuk mengambil keputusan.
“Akhirnya, banyak yang bersikap dengan menahan ekspansi, memperlambat rekrutmen, dan fokus pada efisiensi dibanding mengambil risiko baru,” kata Shinta dalam sambutannya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
Kondisi itu bahkan terbukti melalui survei terbaru yang dilakukan Apindo. Shinta mengungkapkan, survei Apindo menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan masih akan terus melakukan hal ini dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.
“Dalam survei Apindo yang baru saja kami lakukan, lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan masih akan terus melakukan hal ini,” tuturnya.
Dalam situasi tekanan global dan domestik yang semakin kompleks, Shinta menyebut bahwa dunia usaha tetap berkomitmen menjadi mitra pemerintah dan barisan pekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan nasional. Kendati begitu, hal itu memerlukan langkah-langkah kebijakan yang saling menopang.
Baca Juga
Shinta menuturkan, Apindo menyadari bahwa tekanan ini tidak bisa dihadapi dengan pendekatan business as usual. Menurutnya, dibutuhkan langkah konkret, kolaboratif, dan berorientasi pada kebaikan fundamental, baik dari sisi efisiensi biaya hingga kepastian perusahaan.
“Fokus utama kami adalah mengeliminasi berbagai bottleneck yang masih menciptakan high cost ekonomi. Itu adalah solusi pertama,” katanya.
Melalui berbagai masukan kepada pemerintah, jelas Shinta, Apindo mendorong percepatan, implementasi reformasi struktural termasuk harmonisasi regulasi lintas kementerian, simplifikasi rantai logistik, serta perbaikan ekosistem perizinan menjadi seamless dan tidak berbelit. Dengan demikian, biaya perusahaan dapat ditekan, margin perusahaan lebih terjaga, dan ruang ekspansi tetap terbuka meski pasar sedang lesu.
Kedua, lanjut Shinta, dunia usaha juga membutuhkan insentif fiskal yang terukur dan akses likuiditas yang memadai untuk menjaga arus kas, menopang produksi, dan mencegah pemutusan hubungan kerja massal.
Ketiga, reformasi skema jaminan sosial, perlu dirancang agar lebih harmonis, adaptif terhadap dinamika pasar kerja, dan mampu mendukung mobilitas tenaga kerja antar sektor.
Adapun dalam jangka menengah, Apindo juga menekankan pentingnya transformasi SDM dan peningkatan produktivitas sebagai fondasi keberlanjutan industri, peningkatan literasi digital, penguatan link and match antara pendidikan dan dunia kerja, serta program upscaling, reskilling.
“Ini harus menjadi agenda lintas sektor yang dijalankan secara komplit dan terukur,” pungkasnya.
