Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyambut positif rencana pemerintah membangun Trans-Maluku sebagai salah satu upaya menurunkan biaya logistik di Indonesia wilayah Timur sekaligus meningkatkan perkembangan wilayah tersebut.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman menyatakan pihaknya siap melebarkan sayap asosiasi ke Indonesia Timur jika pemerintah segera merencanakan pembangunan Trans-Maluku.
“Saat ini Aptrindo belum ada sampai di Maluku, tetapi tak menutup kemungkinan pelebaran usaha truk disana. Peluangnya tentu sangat bisa,,” tutur Kyatmaja kepada Bisnis, Senin (18/4/2016).
Menurut Kyat, pembangunan jalan tol Trans-Maluku bukan hanya akan mempengaruhi biaya logistik tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Kyatmaja meyakini Trans-Maluku akan mempercepat waktu tempuh kendaraan antardaerah. Trans-Maluku secara otomatis akan meningkatkan utilitas kendaraan.
“Kalau kecepatan tempuh antar daerah lebih cepat, tentu akan lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat. Misalnya, dulu tol Jakarta-Bandung bisa 6 jam, sekarang cukup 2-3 jam saja bisa."
Presiden Direktur PT Lookman Djaja Land ini memandang, Trans-Maluku sebaiknya dibuat dengan spesifikasi tinggi. Dengan demikian, Trans Maluku juga akan membantu Pemerintah Daerah setempat dalam melakukan pembangunan, misalnya, membangun jalan tanpa APBD, atau menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk perbaikan jalan jika kegiatan industri sudah hidup.
Meskipun demikian, Kyatmaja mencatat pembangunan Trans-Maluku ini harus dilakukan melalui sosialisasi yang baik antara pemerintah daerah dengan penduduk setempat. Tujuanya untuk menghindari konflik, serta memiliki kejelasan terkait ganti rugi pembebasan lahan untuk Trans-Maluku.
“Penduduk memang akan diuntungkan dengan Trans-Maluku, tetapi nanti harus ganti rugi dan untung jelas, jangan sampai ada yang merasa dirugikan, ada peluang juga pascapembangunan Trans-Maluku, harga tanah di daerah setempat akan mengalami kenaikkan,” ungkap Kyatmaja.
Sementara itu, Wakil Ketua Angkutan Barang DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jakarta Andre Silalahi menilai penurunan biaya logistik di Indonesia Timur tidak hanya dari sisi angkutan barang tetapi harus dicek pula tarif angkutan barang di daerah setempat.
“Harus dicek biaya angkutannya, juga biaya dari berbagai sisi, antara lain inflasi daerah setempat, biaya retribusi di lapanga, biaya bongkar muat, atau untuk logistik kelautan harus di cek biaya pelabuhan, biaya pergudangan, suku cadang, dan upah minimum regionalnya,” ujar Andre.
Sebelumnya, Menteri Perencaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil menyatakan pemerintah akan mengupayakan pengembangan infrastruktur di kawasan Indoensia timur melalui pembangunan akses darat Trans Maluku. Rencananya, Trans Maluku akan mengoneksikan darat dengan laut.
Pasalnya, pemerintah akan membuka akses dari Ambon menuju Saumlaki di selatan Maluku melalui penyeberangan laut yang terintegrasi dengan darat. Hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya logistik.
Saat ini pembangunan Trans-Maluku sedang dalam tahap perencanaan dan penganggaran yang nantinya akan menggunakan keran dana dari APBN dan APBD.
Rencananya, di Ambon akan dibangun ruas jalan sampai selat pelabuhan penyeberangan, untuk menyeberang ke pulau terdekat. Kemudian akan dibangun lagi jalan darat, dan ujungnya akan dibangun penyeberangan sampai ke Saumlaki.
Sofyan optimistis, jika Trans-Maluku selesai direalisasikan, seluruh aktivitas transportasi darat dan laut di Maulu dapat terhubung dengan baik.
