Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior Raden Pardede menekankan pentingnya perbaikan Incremental Capital Output Ratio alias ICOR agar target investasi sebesar Rp47.587,3 triliun selama 2025—2029 bisa tercapai.
Raden melihat pemerintah punya tantangan besar dalam mencapai target investasi yang telah diterapkan oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut. Dia mencontohkan, untuk mencapai target tersebut pertumbuhan investasi harus mencapai rata-rata 10% per tahunnya.
Salah satu sumber investasi tersebut adalah belanja pemerintahan. Hanya saja, Raden mengingatkan penerimaan negara sangat terbatas.
Apalagi, kerap muncul hambatan seperti penolakan dari masyarakat ketika pemerintah ingin mengoptimalkan penerimaan negara. Misalnya, dengan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).
Oleh sebab itu, dia meyakini investasi dari pihak swasta yang harus dikejar. Masalahnya, pemerintah harus bisa menawarkan kepercayaan kepada pihak swasta agar mau menanamkan modalnya.
Raden pun menyarankan agar pemerintah fokus memperbaiki ICOR. Menurutnya, perbaikan ICOR akan berjalan lurus dengan peningkatan kepercayaan investor.
"Jadi, kita bicara mengenai investasi itu apakah mungkin datang dalam jumlah besar dalam short term [waktu dekat]? Rasanya tidak mungkin. Oleh karena itu kalau saya melihat ICOR, efisiensi penggunaan kapital, harus menjadi utama dulu untuk short term," ujar Raden dalam FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).
ICOR sendiri merupakan ukuran yang menunjukkan efisiensi suatu negara memanfaatkan modal dalam menghasilkan suatu (barang/jasa). Saat ini, ICOR Indonesia masih di atas 6.
Sementara itu ICOR negara-negara kawasan seperti Vietnam rata-rata 3,5—4,5, Thailand rata-rata 3,5—4,5, hingga Malaysia rata-rata 4-5. Semakin rendah ICOR menunjukkan suatu negara semakin efisien memanfaatkan modal yang tersedia.
Notabenenya, sambung Raden, pemerintah sudah ada menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja sebagai upaya mengatasi berbagai hambatan birokrasi dan inefisiensi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor.
Dia pun menilai pemerintah hanya perlu memastikan agar pelaksanaan beleid tersebut berjalan dengan baik.
Fasilitas produksi di salah satu pabrik produksi komponen otomotif emiten milik TP Rachmat, PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA)./Dok. Dharma Polimetal
"Karena mungkin satu tahun, dua tahun [membangun kepercayaan investor]. Hasilnya baru di tahun ketiga. Jadi, jangan harapkan kalau datang investasi sekarang, hasilnya sekarang juga no way [enggak mungkin]," ujar Raden.
Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rd Siliwanti menjelaskan pihaknya sudah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029. Dalam dokumen tersebut, salah satu yang ditargetkan adalah nilai investasi per tahunnya.
Dia merincikan trajektori investasi mencapai Rp7.593,4 triliun pada 2025, Rp8.365,4 triliun pada 2026, Rp9.332,5 triliun pada 2027, Rp10.477,6 triliun pada 2028, dan Rp11.818,4 triliun pada 2029.
"Rata-rata investasi sekitar Rp9.517 triliun per tahun. Investasi ini akan bersumber dari tiga kelompok utama yaitu investasi pemerintah, investasi BUMN, dan juga investasi swasta/masyarakat," ujar Siliwanti pada kesempatan yang sama.
Siliwanti menegaskan bahwa investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian dalam jangka menengah. Oleh sebab itu, dia menegaskan pentingnya mencapai investasi sebesar Rp47.587,3 triliun selama 2025—2029.
Dari jumlah tersebut, investasi dari swasta/masyarakat mencapai Rp41.277 triliun (86,7% dari total target), investasi pemerintah senilai Rp3.282,7 triliun (6,9% dari total target), dan investasi BUMN sebesar Rp3.027,6 triliun (6,4% dari total target). "Hal ini menggarisbawahi bahwa peran penting sektor swasta dan masyarakat," jelas Siliwanti.
