Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Pusat dipastikan akan mengusulkan penggarapan proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya pada BUMN Adhi Karya dari Hutama Karya.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan informasi itu datang setelah Pemprov Jabar bersama Kementerian Perhubungan menggelar rapat perkembangan LRT Bandung Raya di Kemenko Maritim pekan ini. Menurutnya, rapat memutuskan Adhi Karya akan diusulkan mendapat penugasan di proyek ini.
“Hutama Karya kapasitas penugasannya diarahkan ke Tol Trans-Sumatra, sehingga dipertimbangkan untuk LRT Bandung Raya pada Adhi Karya,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (19/5/2016).
Menurutnya, keputusan ini memang belum final karena usulan ini akan diproses di Kementerian Koodinator Perekonomian. Usulan ini bersamaan dengan tuntasnya Raperpres mengenai LRT Bandung Raya dari Kemenhub ke Kemenko.
“Yang sudah masuk [Raperpres] itu trase Bandung Raya, secara umum hampir sama yang dirancang Monorel yang diubah menjadi LRT,” paparnya.
Proses selanjutnya Kemenko akan melakukan kajian pada sejumlah hal antara lain hasil FS LRT yang sudah dibuat Pemerintah Kota Bandung, lantas sejumlah kebijakan Pemprov Jabar dalam bentuk Peraturan Gubernur yang sudah pernah dibahas saat menggarap embrio Monorel Bandung Raya. “Kalau Jabar untuk LRT baru Pra FS Monorel,” ujarnya.
Iwa mengaku untuk LRT Bandung Raya kajian-kajian yang diajukan adalah dokumen Monorel Bandung Raya beberapa waktu lalu. Dokumen-dokumen tersebut antara lain tataran transportasi wilayah Bandung Raya, Rencana Induk Perkeretaapian, lalu Pra FS yang sudah dibuat oleh PT Jabar Moda Transportasi. “Ini jadi bahan masukan tindak lanjut pembangunan LRT Bandung Raya,” katanya.
Berbekal ini maka proyek LRT Bandung Raya dinilainya tidak lagi berangkat dari nol seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hasil kajian monorel Bandung Raya selanjutnya akan disesuaikan dengan kebijakan peraturan dalam LRT.
“Karena ini sudah digagas sejak 2011 oleh Pemprov Jabar maka tidak perlu lagi berangkat dari awal, jadi pembangunan LRT Bandung Raya bisa lebih cepat,” cetusnya.
Di luar itu, Pemprov Jabar juga sudah menyelesaikan perubahan RTRW Bandung Raya, draft Perpres Cekungan Bandung dan menyerahkan pada Pusat untuk disinkronisasi dengan aturan di atasnya. Kemudian Pemprov Jabar bersama lima daerah akan turut memfasitasi dan membantu hambatan di lapangan. “Nanti tinggal penyesuaian DED saja,” katanya.
Kepala Bappeda Jabar Jerry Yanuar memastikan pembangunan LRT Bandung Raya tidak dimulai dari nol. Alasannya, pembangunan LRT merupakan transformasi atau pengembangan dari pembangunan angkutan massal di Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
“Transformasi juga berkaitan dengan pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta yang dilakukan pemerintah pusat,” katanya.
