Bisnis.com, JAKARTA - Negara Asean masih menjadi pilihan utama bagi badan usaha jasa konstruksi di Indonesia dalam melakukan ekspansi pengerjaan proyek di luar negeri selain negara Timur Tengah.
Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Thoyib mengungkapkan, terdapat sembilan paket pengerjaan konstruksi yang hingga tahun ini tengah digarap oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Indonesia di negara Timor Leste.
“Proyek tersebut lebih banyak berupa pembangunan jalan dan jembatan namun tidak ada proyek pengerjaan yang berhubungan dengan air,” katanya Kamis (19/5/2016)
Berdasarkan total sembilan proyek itu dua di antaranya digarap oleh BUMN PT Wijaya Karya, yakni Comoro Bridge, Batu Gadi Maliana Road Project dengan masing-masing proyek senilai US$ 8.000.000 dan US$ 6.000.000
Sementara, sisanya perbaikan Jembatan Maritim Angkatan Laut di Hera yang dilakukan oleh PT Bhakti Timor Karya senilai US$ 3.000.000 dan Proyek Jembatan rangka 2 Bentang di Suai oleh PT Duta Graha US$ 6.310.000, Gedung Kementerian Sosial Timor Leste oleh PT Sasmito senilai US$ 3.966.000, Hera Power Plan Listrik oleh PT Warisila Indonesia senilai US$ 6.000.000, Gedung Kementerian Keuangan Timor Leste oleh PT Perencanaan Perumahan senilai US$21.000.000, Palacio oleh PT Pandaman Putra Utama senilai US$ 6.000.000, dan Dilor Bridge oleh PT Daya Mulia Turangga senilai US$ 3.251.540
“Memang kita sudah ada di beberapa negara Arab, Timor Leste dan akan kami kembangkan terus,” tekannya.
Sekretaris Jendral Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Zali Yahya mengatakan, persoalan bahasa dan budaya yang tak terlalu berbeda di antara keduanya memang menjadi alasan pelaku jasa usaha konstruksi melirik Timor Leste selain kerja sama tax treaty atau penghindaran pajak ganda.
Selain itu menurut data AKI selama ini hanya ada sekitar tujuh anggota AKI yang berpengalaman pengerjaan proyek di luar negeri, yakni PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. , PT. Pembangunan Perumahan (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), PT. Multi Structure, PT. Nusa Konstruksi Enjinering Tbk.
Adapun pemerintah menargetkan ekspor jasa konstruksi pada tahun lalu hingga tahun ini mencapai Rp6 triliun sementara hingga 2019 pemerintah menargetkan mampu meraih Rp16 triliun dari jasa ekspor konstruksi.Sementara realisasi hingga kuartal pertama tahun ini Rp3 triliun.
Zali menggungkapkan, harus mengubah pola pikir para BUJK yang selama ini tidak berminat menjalankan proyek luar negeri lantaran menilai peluang proyek dalam negeri yang masih tinggi.
“Karena yang kami kejar di luar nilainya Rp2,8 triliun sementara di dalam [negeri] ada ratusan triliun nilainya,” katanya
Dia juga mengungkapkan pentingnya mempercepat perjanjian tax treaty bagi negara yang belum bekerja sama seperti Laos dan Kamboja yang masih dalam proses ratifikasu serta Myanmar yang dalam proses tanda tangan untuk meningkatan ketertarikan BUJK Indonesia.
“Makanya kita perlu terikat tax treaty dengan banyak negara. Bayangkan kalau di sini kita sudah Pph kena 3% di sana [luar] juga kena Pph sekitar 20%--30% dari profit,” ujarnya
