Pengelolaan Migas Selayaknya Satu Kesatuan Lewat Holding

Bisnis.com, JAKARTA--Pembentukan holding BUMN akan berdampak pada pengelolaan migas yang menjadi satu kesatuan.

Apalagi,menurut Anggota Komisi VII dari Fraksi Nasdem, Kurtubi, apalagi Indonesia saat ini membutuhkan pembangunan infrastruktur gas yang besar.

"Itu bisa dibangun kalau tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," katanya di Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Menurut Kurtubi, sangat tidak mungkin infrastruktur gas nasional diserahkan dan dikelola oleh PGN sebab meski perusahaan negara, namun 43 persen saham PGN dikuasai publik yang sebagian di antaranya merupakan perusahaan atau institusi asing.

Oleh karena itu, lanjutnya, sebaiknya infrastruktur gas yang sudah jadi diserahkan ke Pertamina sebagai perusahaan migas nasional, itu bisa terjadi kalau PGN menjadi anak perusahaan Pertamina.

Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Someng menambahkan bahwa holding memang sangat bagus, karena dengan demikian tidak akan ada lagi persoalan-persoalan teknis di lapangan yang selalu "dispute" antara Pertagas dan PGN seperti saat ini, misal tentang pembangunan pipa dan alokasi gas.

"Selain itu, holding juga akan meningkatkan efisiensi, misal, terkait pembangunan pipa," kata Andi.

Andi menyatakan selain penggabungan, holding BUMN juga dibentuk dengan opsi tidak digabung, yakni seperti sedia kala. Hanya saja, masing-masing badan usaha harus lebih fokus pada tugas masing-masing.

PGN tercatat mengoperasikan jalur pipa distribusi gas sepanjang lebih dari 3.750 km dan jalur pipa transmisi gas bumi yang terdiri dari jaringan pipa bertekanan tinggi sepanjang sekitar 2.160 km yang mengirimkan gas bumi dari sumber gas bumi ke stasiun penerima pembeli.

Namun, tidak semua jaringan infrastruktur gas PGN itu "open access" sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh produsen gas, akibatnya, harga jual gas PGN cenderung lebih tinggi.

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memutuskan akan menggabungkan PGN ke dalam Pertamina yang mana realisasi penggabungan kedua BUMN menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pembentukan holding BUMN.