ALFI Ingin Pemerintah Serius Bangun Cold Storage

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia menilai upaya pemerintah menurunkan biaya logistik dengan cara membangun cold storage di setiap daerah harus didukung keseriusan dan perencanaan yang matang.
 
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai untuk membangun cold storage sebagai arena penyimpangan produk guna mengefisiensikan biaya logistik memerlukan perencanaan yang matang. Hal itu terlihat dari perencanaan pembangunan cold storage dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sejumlah lokasi yang cenderung stagnan.
 
“Ada minimum infrastruktur untuk membangun KEK dan untuk memenuhi yang primernya saja, kita belum mewujudkannya seperti listrik, jalan, dan juga pelabuhan,” ungkap Yukki kepada Bisnis, Senin (8/8).
 
Dia melihat KEK adalah sebuah bisnis dengan investasi jangka panjang, sehingga harus ada kejelasan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor. Meskipun dibuka peluang usaha yang luas dan mudah jika selalu ada perubahan iklim usaha terkait dan regulasi, maka pengembangan industri dalam KEK akan stagnan.
 
Yukki mengakui bahwa KEK tidak mudah diimplementasikan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Hal ini karena pusat perekonomian masih berada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan di daerah lainnya.
 
Dia meminta pemerintah realistis dalam menyusun kebijakan mengingat biaya logistik masih tinggi. Agar tidak terjadi inefisiensi diperlukan rencana matang mengelola keunggulan sumber daya alam setempat sebelum dieksekusi.
 
“Untuk cold storage ini kan lebih khususnya di Bitung misalnya sesuai kata Bu Susi [Menteri Kelautan dan Perikanan] harus membangun dulu dari dalam negeri, barulah kita tawarkan ke investasi asing,” jelas Yukki.
 
Sebelumnya, Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator bidang Maritim, Agung Kuswandono menyatakan  akan meningkatkan pasokan daya listrik di Sulawesi sesuai upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional seperti yang diatur dalam Perpres no. 3 tahun 2016.
 
Adapun pasokan daya listrik tersebut ditujukan guna meningkatkan daya listrik untuk mempercepat kemajuan perekonomian daerah. Salah satu kegunaan listrik tersebut ialah membangun cold storage untuk menyimpan dan mendistribusikan produksi ikan. Keberadaan cold storage juga diyakini bisa meminimalisir illegal fishing.
 
Pembangunan cold storage itu direncanakan Kemennko Maritim berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Cold storage tersebut akan digunakan para nelayan untuk menampung ikan-ikan hasil tangkapan untuk didistribusikan ke pasar ikan atau tempat pelelangan ikan (TPI) Kotamadya maupun Kabupaten.
 
“Single cold storage yang sudah dibangun saat ini dapat menampung kapasitas 40 ton ikan, terletak di dekat TPI kota Makassar. Nantinya, pembangunan cold storage kedua akan segera dibuat kembali dengan kapasitas penyimpanan ikan sebesar 100 ton,” ujar Agung akhir Juli lalu.
 
Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal mengapresiasi tindakan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam pengembangan SDA hasil laut di wilayah Sulawesi.
 
Menurut Syamsu, pada tahun sebelumnya, Sulawesi belum bisa memanfaatkan SDA dengan baik. Namun dengan perhatian dari pemerintah pusat maka pemerintah provinsi dan kabupaten mulai bisa menyusun pembangunan sesuai arahan yang diberikan.
 
“Komitmen kami adalah memberikan sumber daya demi memajukan kesejahteraan dengan menjunjung Nawacita Presiden dan merealisasikan solusi atas keluhan para nelayan kita,” tutup Syamsu.