Cold Storage Ikan Segera Dibangun di Bitung

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) tengah merencanakan pembangunan depo kontainer dan cold storage guna mengembangkan industri perikanan di Bitung, Sulawesi Utara.
 
Nofrisel, Direktur Operasional PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), salah satu badan usaha milik negara (BUMN) bidang logistik ini mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pembangunan depo kontainer dan cold storage di Bitung.

Oleh sebab itu, BGR akan bekerjasama dengan Maersk Line dan perusahaan pengembangan IT guna mengembangkan infrastruktur depo kontainer dan coldstorage yang memadai untuk mendukung bisnis perikanan di Sulawesi Utara.
 
“Kami [BGR] berfungsi sebagai agregator bisnis logistik BUMN maka kami sudah mempersiapkan pengembangan depo kontainer dan cold storage di Bitung,” ungkap Nofrisel kepada Bisnis, Senin (8/8).
 
Nofrisel mengatakan persiapan industri tak hanya dilakukan oleh BGR tetapi juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengembangkan industri perikanan di Bitung. Nofrisel meminta pemerintah harus ekstra serius dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna meningkatkan produksi ikan.
 
Dia mengkhawatirkan jika KEK Bitung tidak dioptimalkan dalam waktu dekat maka sejumlah target pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di lokasi tersebut akan tertunda karena keragu-raguan investor untuk berinvestasi.
 
“Kami mengkhawatirkan masalah ketersediaan barangnya. KEK Bitung itu industri perikanan dan logistik jadi harus dipastikan ikannya ada. Bagaimana investor mau membangun di area tersebut jika produksinya belum optimal?,” tutur Nofrisel.
 
Hal tersebut diakui Nofrisel karena pada pengalaman ekspor produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) pengolahan kelapa dari Bitung tingkat keterisian barang kurang optimal.

Sebagai perusahaan pengangkut barang, realisasi ekspor kelapa dari Bitung pada semester I tahun ini lalu juga hanya mencapai sekitar 30 kontainer dari prediksi awal 10 kontainer. Dia pun mengimbau para trader di lokasi setempat untuk bisa merealisasikan produksi yang lebih banyak.
 
“Nilai investasi untuk depo kontainer dan cold storage masih dalam penghitung oleh pihak BGR karena sistem kerja yang digunakan adalah joint operation. Sementara untuk kapasitas depo kontainer sekitar 1 hektar untuk 200 kontainer. Kapasitas untuk cold storage juga belum ada rencana final karena masih menunggu jumlah produksi ikan.
 
Bisnis mencatat, bahwa Walikota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban mengatakan tahun ini ada perluasan pematangan lahan untuk KEK. Peta KEK awalnya hanya 500 hektar, hingga Presiden Joko Widodo mengatakan KEK di Bitung harus 2000 hektar.

Oleh sebab itu, Pemkot segera menambah pembebasan lahan seluas 1500 hektar di Minahasa Utara. Adapun luas lahan saat ini yang sudah sudah bisa beroperasi di KEK Bitung hanya 92 hektar.
 
Berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maka pengelolaan KEK Bitung nantinya akan menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 
Pemkot Bitung juga sudah menitipkan klausul kepada DPRD Sulawesi Utara untuk memberikan wewenang pengelolaan KEK Bitung kepada Pemkot. Dengan demikian, tanpa menunggu rampungnya pembebasan lahan, Pemkot Bitung sudah bisa merekomendasikan lahan KEK kepada pelaku usaha.

Max juga meminta, jika lahan bisa diperuntukkan pada jangka pendek sebaiknya langsung digunakan untuk mengefisiensi waktu dan mengoptimalkan kinerja.
 
Sebelumnya, Edy Putra Irawady Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pada pekan ke tiga Agustus pemerintah akan melakukan pengeksporan kedua untuk produk pengolahan ikan dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat di Indonesia bagian Timur.
 
“Nanti 40 sampai 70 kontainer dulu mungkin, membawa ikan dari Sorong, Halmahera, lalu dibawa ke Bitung untuk direct call di ekspor, tidak langsung ke luar, tetapi ke Filipina dulu baru keluar,” kata Edy.
 
Dia menyatakan pemerintah daerah kawasan Indonesia bagian Timur telah mengumpulkan para pengelola ikan yang mengeluhkan minimnya pasokan dana dari pemerintah guna mendukung bisnis perikanan.

Oleh sebab itu, Edy memberikan solusi pembiayaan dengan mekanisme business to business (B2B) antara pelaku usaha swasta yang memiliki kontainer kosong dengan pengusaha lokal agar bekerjasama melakukan ekspor.
 
Nanti produk ikan untuk ekspor infrastruktur pergudangan akan dikelola oleh BGR sebelum diekspor ke Bitung oleh Maersk Line. Mekanisme kerjasama tersebut mengoptimalkan tingkat keterisian barang program tol laut yang masih minim. Mekanisme B2B ini juga tidak membutuhkan penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
“Jadi daripada kontainer mereka dari program tol laut nganggur lebih baik difungsikan untuk membawa produk ekspor. Sehingga, kontainer tidak lagi kosong kalau dia kembali ke Surabaya,” jelasnya.
 
Adapun tim konsolidator ekspor produk UMKM yang terdiri dari; PT Pos Indonesia (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Mega Aeltra (Persero) dan PT Sarinah (Persero).