Bisnis.com, JAKARTA - Negara lain harus menghormati pemerintah Indonesia dan pembangunan di kawasan Natuna.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kawasan perairan Natuan merupakan titik potensial untuk menjadi poros maritim dunia sehingga daerah NKRI itu juga harus terus dibangun pemerintah dan dihormati negara lain.
"Indonesia itu sangat sentral dilewati empat samudera, dan Natuna titik spot yang luar biasa penting," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (21/8/2016).
Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya optimal menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menteri Kelautan dan Perikanan menyadari, kawasan Indonesia yang dilalui empat samudera dengan potensi kekayaan alamnya yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal.
KKP sejak dua tahun lalu telah memprioritaskan pembangunan 15 pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
Sepuluh lokasi di antaranya terus digenjot pembangunannya agar bisa selesai tahun ini, termasuk di Kabupaten Natuna, yang dipusatkan di Selat Lampa.
Susi pun mengajak para nelayan dan masyarakat sekitar, untuk menjaga lautnya, teritorial perbatasan di Natuna.
Dia juga mengharapkan agar pengelolaan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta memiliki rasa kepedulian antarsesama dan komitmen untuk tidak mendahulukan ego sektoral dan kepentingan diri sendiri.
Sebelumnya, Ketua Bidang Kemaritiman Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Munafri Arifuddin mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang perikanan untuk mengelola potensi komoditas kelautan dan perikanan yang ada di Natuna.
"Pemerintah memiliki BUMN Perikanan yang dapat dioptimalkan fungsinya yakni PT Perindo (Persero) atau Perusahaan Umum Perikanan Indonesia untuk mengelola perikanan Natuna," kata Munafri di Jakarta, Rabu (10/8).
Menurut dia, bila usulan tersebut benar-benar diwujudkan maka hal itu perlu dioptimalkan akselerasinya sehingga dapat lebih cepat serta kedaulatan negara juga akan terjaga di Natuna.
Untuk menjamin keberhasilan pengelolaan tersebut, lanjutnya, Perindo mencari mitra usaha yang telah berpengalaman lama di perikanan dan sumber pendanaan dari bank-bank BUMN.
Munafri berpendapat bahwa Menteri Susi Pudjiastuti menolak keterlibatan investor asing sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut membuka peluang itu sehingga Hipmi mengusulkan, sebagai jalan tengah, pengelolaan isi laut Natuna diserahkan kepada BUMN.
Hipmi berpandangan, dengan dikelola oleh BUMN, kehadiran negara di sekitar laut yang tengah bersengketa dengan negara tetangga tersebut akan sangat terasa.
"BUMN dapat memperlihatkan kepada nelayan lokal industrialisasi perikanan Natuna. Pasalnya sampai saat ini sudah ada 4.000 nelayan yang ingin menangkap ikan di wilayah perairan Natuna," katanya.
