Bisnis.com, JAKARTA - Tiga kali mengalami pergantian kepemimpinan dalam 21 bulan menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kementerian harus tetap fokus menggarap poros maritim dan tol laut.
Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman, mengatakan pihaknya memang harus melakukan penyesuaian terhadap gaya kepemimpinan menteri dalam menjalankan program poros maritim, dan tol laut.
“Pergantian menteri yang tiga kali dalam 21 bulan memang berpengaruh sedikit. Pengaruhnya itu lebih kepada penyesuaian terhadap gaya kerja dan ritmenya saja,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/8/2016).
Ridwan pun mengelak anggapan yang menyebut program poros maritim dan tol laut semakin kendor, karena seringnya pergantian menteri. Menurutnya, sama sekali tidak ada perubahan konsep dari program tersebut, karena dicanangkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Menurutnya, pihaknya terus melakukan percepatan dan fokus menyelesaikan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Untuk merealisasikan program tol laut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terus menginisiasi penambahan kapal angkut untuk membawa bahan kebutuhan pokok ke pulau terluar. Tahun depan, anggaran untuk tol laut pun akan ditambah agar semakin banyak wilayah terlayani.
“Tahun depan akan ada penambahan anggaran di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan untuk menambah trayek kapal angkutan bahan kebutuhan pokok ke pulau terluar,” katanya.
Saat ini, ada enam trayek kapal angkutan dari Jakarta, Surabaya, dan Makasar yang mengangkut bahan kebutuhan pokok ke wilayah terluar, seperti Natuna, Perairan Maluku, dan Papua.
