Bisnis.com, JAKARTA—Masa tenggat rampungnya kajian komprehensif atas perjanjian Trans-Pacific Partnership diundur hingga November 2016. Meski demikian, kecenderungan Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian multilateral tersebut kian kuat.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Presiden Joko Widodo memang meminta tiap kementerian terkait melakukan kajian komprehensif dampak keikutsertaan Indonesia dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) sebagai landasan pengambilan keputusan. Awalnya, kajian tersebut ditargetkan rampung Juli 2016.
Kendati begitu, pemerintah memperpanjang masa tenggat rampungnya kajian yakni sebelum November 2016. “Karena kanNovember ada APEC [Asia-Pacific Economic Cooperation]. Jadi kemudian di sana kami akan beriringan untuk RCEP [Regional Comprehensive Economic Partnership] dan TPP ini, jadi kami akan berselancar untuk itu,” jelas Enggar kepada Bisnis, belum lama ini.
Enggar menyebut, dalam konferensi multilateral dengan beberapa negara di China dan Laos awal bulan ini, Presiden Jokowi pun telah disambut hangat oleh beberapa negara yang akan tergabung dalam TPP. Terutama, lanjutnya, yakni oleh Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.
“Saya harus bilang Presiden kita luar biasa berselancar betul, sehingga Indonesia sekarang menjadi fokus, bahkan body language Obama hangat betul ke Presiden Jokowi.”
Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tjahya Widayanti mengatakan jika Indonesia masuk dalam keanggotaan TPP, sektor tekstil dan alas kaki menjadi penerima manfaat terbesar. Sebab, dua sektor tersebut akan diuntungkan karena penurunan tarif di negara-negara TPP.
Diproyeksikan, ekspor tekstil dan alas kaki Indonesia masing-masing akan naik sebesar 22% dan 18%. Dengan kenaikan itu, Kemendag menghitung ekspor tekstil dan alas kaki akan menyumbang 70% tambahan ekspor usai Indonesia bergabung di TPP. Adapun, sektor olahan makanan, mesin, karet, dan produk kimia juga dinilai akan mencatatkan peningkatan ekspor yang signifikan.
Sebaliknya, riset Kemendag menunjukkan arus impor akan kian deras pada sektor permesinan, elektronik, dan transportasi. Sebab, Kemendag memandang akan ada peningkatan produksi pada sektor elektronik, jasa konstruksi, serta manufaktur usai masuk ke TPP. Namun, Tjahya menyebut barang yang diimpor merupakan barang modal dan berbentuk parts & component. “Jadi bukan barang jadi.”
Dari sisi perdagangan, Tjahya mengatakan Indonesia juga akan kehilangan potensi transaksi senilai US$306 juta jika tak bergabung dalam TPP, akibat pengalihan perdagangan ke negara anggota TPP.
Jika TPP berlangsung tanpa Indonesia, Kemendag juga melihat potensi perdangan hanya sebesar US$20 miliar. Kebalikannya, jika Indonesia menyatakan keikutsertaannya, maka potensi perdagangan naik ke level US$26 miliar. Indonesia pun dinilai akan menjadi penerima manfaat ekspor terbesar keempat setelah Jepang, Amerika, dan Vietnam.
Hingga kini, terang Tjahya, tiap kementerian terkait yang terimbas TPP tengah menyusun kajian kmprehensif terkait dampak keputusan Indonesia atas keikutsertaan di perjanjian tersebut. Per awal bulan ini, posisi draf kajian telah mencapai 75% dan berada di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.
