Transportasi Umum : Pemerintah Diimbau Optimalkan BRT

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pembangunan infrastruktur dan transportasi yang dilakukan Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan dengan baik meski belum optimal dalam upaya perbaikan transportasi umum.


Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyatakan sistem bus rapid transit (BRT) belum berjalan dengan optimal di seluruh Indonesia selama dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK.


“Masih sebatas menyalurkan armada bus, belum memberikan subsidi operasional bus yang jauh lebih besar dan itu sangat dibutuhkan di daerah ketimbang armada bus,” kata Djoko kepada Bisnis, Senin (24/10).


Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat Peraturan Presiden untuk pemberian public services offering (PSO) atau subsidi operasiona bus di daerah.


“Seperti kereta api, KA ekonomi dan KA perkotaan sudah mendapatkan subsidi. Selain itu, pembenahan sistem kelembagaan dan peningkatan SDM [sumber daya manusia] pengelola transportasi umum di daerah masih sangat kurang,” ungkap Djoko.


Meskipun demikian, Djoko mencatat hampir semua perencanaan untuk sektor transportasi berjalan dengan baik. Beberapa proyek tersebut juga sudah mengalami progres yang positif. Sekalipun ada kendala terhadap keterbatasan anggaran, namun upaya tersebut sudah ditunjukkan oleh pemerintah.


“Jaringan jalan di wilayah perbatasan yang dulu hanya wacana, sekarang sudah mulai terwujud. Yang belum adalah sarana bus perintis untuk melewati jaringan jalan perbatasan, dan sebagainya,” tuturnya.


Khusus pada sektor perkeretapian, Djoko mencatat pemerintah selama dua tahun sudah serius merampungkan mass rapid transit (MRT), light rapid transit (LRT), kereta api Bandara, rel ganda dengan PSO.


Ada pula masalah bangunan kantor administrasi pelabuhan dan bandara yang tersendat beberapa tahun lalu juga sudah terselesaikan.


Pada tiga tahun mendatang, pemerintah diminta menuntaskan beberapa permasalahan di bandara dan pelabuhan, termasuk pelabuhan penyebrangan, khususnya terkait pungutan liar.