Bisnis.com, Jakarta-- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari berkesempatan unuk satu panggung bersama dengan Menteri Keuangan Periode 2001-2004 Boediono yang juga Wakil Presiden Periode 2009-2014.
Selain itu, Menteri Keuangan Periode 2013-2014 Chatib Basri juga turut hadir dalam balutan Acara Seminar Nasional bertajuk Tantangan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa.
Dalam acara tersebut, Boediono mengatakan bahwa dalam perekonomian akan selalu memiliki elemen kejutan, terlebih di tingkat global yang sewaktu-waktu bisa menyerang. Menurutnya,negara harus mulai mempertajam kemampuan untuk melihat kondisi perekonomian ke depan tidak hanya dalam enam bulan atau setahun, melainkan dalam kurun waktu yang panjang.
“Krisis kan seperti gempa, kapan terjadi, berapa besarnya, dimana. Sampai sekarang saja ilmu meramal gempa belum ada, termasuk ilmu meramal krisis juga,” katanya, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Kondisi perekonomian global juga mempengaruhi keputusan pemerintah dalam penyusunan APBN. Chatib bercerita bahwa proses terumit dalam penyusunan dan perubahan APBN yakni terdapat di DPR. Kala menjabat, dia harus segera memutuskan penaikkan harga bahan bakar pemerintah.
Konsekuensi dalam kebijakan itu adalah perlunya kompensasi kepada masyarakat berupa bantuan langsung. Hal itu menjadi problema politik terlebih ada partai oposisi yang ingin membuat APBN tandingan denga tidak memasukkan unsur kenaikan harga BBM.
“Ketidakpastian politik tinggi, enggak ada pilihan lain sehingga dipercepat Juni, hanya seminggu keputusan DPR menyetujui APBN baru. Dalam waktu satu minggu dana kompensasi sudah ada di tangan penerima,” ujarnya.
Sementara itu, Sri Mulyani menyampaikan pengalamannya saat negara harus menghadapi bencana Tsunami di Aceh. Negara harus kehilangan 30% staf pemerintah daerah yang tewas dalam bencana itu. Pemerintah pusat turun tangan dengan membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias dan memperoleh bantuan dari internasional sebesar US$13 miliar-US$15 miliar.
“Kita pastikan bantuan itu tidak dikorupsi. Debatnya, apakah dana itu masuk dalam APBN atau tidak. Tapi saya yakinkan Indonesia bisa kelola dana itu. Tutup tahun, tutup juga BRR. Ketika saya nutup, beberapa aset masih belum lengkap,” ucapnya.
