Bisnis.com, JAKARTA—Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah melakukan koordinasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) terkait kendala data ruas tol yang diajukan untuk masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan pihaknya telah mengajukan dokumen kelengkapan usulan 25 ruas tol proyek PSN, beberapa bulan yang lalu. Namun dia mengungkapkan hanya terdapat data teknis terkait 10 ruas tol yang diterima oleh KPPIP.
Herry mengungkapkan, persoalan itu telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Dalam tindak lanjut itu ditemukan kesalahpahaman informasi lantaran data teknis untuk ruas tol trans Jawa digabungkan menjadi satu.
“Sepuluh itu ternyata karena ruas yang Trans Jawa Digabung Jadi satu dokumen-nya. Jadi sekarang memang sudah masuk semuanya,”katanya kepada Bisnis Selasa (6/12)
Menurut jadwal, maka pembahasan telah dilakukan dengan KPPIP pada akhir November lalu. Namun Herry mengaku dalam pertemuan itu perwakilan BPJT belum hadir. Dia pun menanti rapat pembahasan selanjutnya.
KPPIP menyatakan akan melakukan tinjauan ulang terkait proyek strategis nasional di empat kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rumah (PUPR), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ketua Tim Implementasi KPPIP Wahyu Utomo menyebutkan, sidang KPPIP beberapa waktu lalu tidak cukup waktu untuk membahas rencana review ini. Pihaknya pun akan menjadwalkan kembali pembahasan pada akhir November ataupun awal Desember.
Menurut Perpres 3/2016 saat ini ada 225 proyek prioritas yang terdaftar di institusinya. Namun, jumlah proyek ini akan disesuaikan lagi dengan kondisi perekonomian terbaru.
"Kalau memang tidak sesuai ya kita drop, tapi didrop bukan berarti tidak dibangun, cuma enggak masuk ke proyek strategis. Jadi, akan tetap dianggarkan oleh kementeriannya," ujarnya.
