Bisnis.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mengelola wilayahnya. Inovasi tersebut tak meluku persoalan teknologi, tapi bisa melalui kebijakan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengaku selama memangku jabatan sebagai menteri sejak menjadi menteri keuangan sebelumnya, banyak pemerintah daerah yang datang untuk membahas anggaran daerah yang kurang. Namun, banyak juga pemda yang tidak menemuinya.
Bukan berarti tak membutuhkan pemerintah pusat, namun dia menilai pemda yang tidak pernah menemui pemerintah pusat biasanya berhasil mengelola kebijakan dan anggaran yang terbatas disertai inovasi. Menurutnya, sejak era otonomi daerah, desentralisasi ekonomi belum banyak berkembang di daerah karena kurangnya inovasi pemda dalam merancang kebijakan.
"Yang masih belum terasa adalah desentralisasi ekonomi. Tak banyak daerah yang memiliki kebijakan ekonominya sendiri. Kebanyakan hanya ikuti daerah lain atau kebijakan pusat," katanya, dalam Acara Seminar Nasional Pembangunan Inovatif, Pemimpin Kreatif, dan Daerah Kompetitif, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (11/1/2017).
Dia menyatakan pemda dapat meniru program daerah lain. Selain itu, dia mengharapkan inovasi lokal yang dikeluarkan oleh pemda dapat menjadi tren nasional seperti halnya program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diinisiasi oleh pemda kemudian dijadikan program nasional.
Bambang juga meyakini inovasi kebijakan yang berdasarkan kearifan lokal menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat sehingga aktivitas ekonomi meningkat.
"Dulu PTSP itu inisiatif, sekarsng jadi keharusan. Ini yang dibutuhkan daerah karena butuh investasi, kemudian dapat menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pendapatan masyarakat, dan kemiskinan berkurang," ucapnya.
