Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/3). Kedatangan Mentan atas undangan KPK terkait Kajian Sistem Pengelolaan Kelapa Sawit.
Mentan yang didampingi Sekretaris Jenderal Kementan dan Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, berdiskusi langsung terkait pengkajian Kelapa sawit dan plasma inti yang dimiliki oleh masyarakat pada areal hutan produksi. Pertemuan dihadiri Ketua KPK Agus Raharjo didampingi Pimpinan KPK lainnya Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, dan tim dari Litbang.
"KPK memberikan rekomendasi tentang pajak dan juga plasma inti, replanting dan komposisi antara plasma inti, untuk pajak kita akan ketahui apakah semuanya akan patuh pada pajak," tutur Mentan kepada Media, melalui keterangan resminya.
Mentan menyampaikan bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi terkait tata kelola kelapa sawit. Pertama, terkait krisis ekonomi yang dialami masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan Tengah karena menurunnya usaha tambang dan masyarakat disana belum siap menghadapi permasalahan tersebut sehingga Kementerian Pertanian akan mulai menggarap lahan pertanian tersebut.
"Solusi kedepan untuk masalah ini adalah pemerintah akan meminta kepada para pengusaha sawit untuk memberikan 20% untuk para petani khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan," imbuhnya.
Kedua, terdapat 2,7 juta hektar hutan produksi, dimana diantaranya sebesar 1,7 juta hektar untuk plasma intinya dan selebihnya untuk perusahaan.
"Permasalahan sawit dan plasmainti diareal hutan produksi harus diluruskan karena luas ini cukup signifikan yaitu 2,7 juta hektar dan sangat besar sehingga masih akan kita bahas lagi," ujarnya.
Ketiga, masalah black campaign tentang negara Indonesia yang dilakukan oleh negara Eropa. Mereka banyak membicarakan Indonesia dari sudut pandang negatif saja seperti tentang terorisme dan kerusakan hutan.
“Kita harus melihat community dibawah kelapa sawit, ada sekitar 30 jutaan lebih dibawah sawit dan saya sampaikan ke Menteri Pertanian Jerman dan Spanyol bahwa Kalau dilanjutkan black campaign akan berdampak petani sawit ramai-ramai babat hutan untuk mencari nafkah dan tidak ada yang bisa melawan termasuk Indonesia," imbuhnya.
Mentan menyampaikan akan meminta rekomendasi dan solusi dari KPK terkait permasalahan replanting. "KPK sebagai pendamping kami dalam memberikan tindakan preventif," katanya.
Pada pertemuan tersebut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Kepala BPDP Kelapa Sawit, Deputi II KSP (Kantor Staf Presiden), Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Perwakilan Kementerian LHK, Kementerian ESDM dan Badan Restorasi Gambut.
