Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk membahas upaya percepatan pembangunan proyek Bandara Kulon Progo.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin ketika memimpin rapat koordinasi tindak lanjut groundbreaking Bandara Kulon Progo menyatakan proses pembangunan bandara tersebut terus menunjukkan progress yang baik.
“Bandara Kulon Progo ini baru diluncurkan beberapa bangunannya tepat dua bulan yang lalu, yakni pada 21 februari 2017. Saat itu Presiden hadir meletakkan batu pertama, dan saat ini proses-proses administrasi sudah hampir selesai,” kata Ridwan dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, (22/4/2017).
Terkait kendala dalam pembangunan bandara tersebut, dia mengungkapkan meskipun ada kendala seperti pembebasan lahan, konstruksi dan lain-lain, tetapi pihaknya menilai hal itu bukanlah sebagai kendala yang besar. Secara umum, dia menyatakan perkembangan proyek berjalan baik, dan masalah-masalah kecil akan diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama.
“Kemenko Maritim secara formal bertugas untuk mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, misalnya seperti Kementerian Perhubungan, bahkan juga dengan infrastruktur pendukung seperti kelistrikan dan lain-lain. Saya kira semuanya kita laksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, Asdep Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik, Rusli Rahim mengungkapkan berbagai kegiatan koordinasi percepatan pembangunan bandara telah dilakukan seperti pengadaan lahan, perencanaan dan konstruksi (detail design, pemagaran batas lahan, airside, terminal, tower, gedung penunjang dan infrastruktur pendukung), sutet (pengamanan dan prosedur penerbangan), aksesibilitasi (kereta api bandara dan akses jalan atau tol),tsunami (mitigasi), serta pemindahan jalan yang memotong lahan bandara.
“Keberadaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandara Kulon Progo, masih dimungkinkan, dengan memasang tanda atau lampu sesuai ketentuan yang ada, serta mengatur prosedur navigasi penerbangan di bandara,” jelas Rusli.
Sementara trase jalur kereta api bandara, lanjut Rusli, segera ditetapkan. Terkait pembebasan lahan akan dibahas dan diputuskan dalam rapat internal Kementerian Perhubungan. Terkait potensi dampak Tsunami terhadap Bandara Kulon Progo, hasil kajian menyimpulkan bahwa kejadian Tsunami dapat menyebabkan ketinggian air yang sampai ke pinggir pantai dekat bandara meningkat.
Menurutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih melakukan kajian lebih lanjut dan akan menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak terkait, agar dapat mempersiapkan mitigasi yang dibutuhkan apabila terjadi tsunami.
“Terkait Jalan Daendels yang memotong lahan bandara baru, akan dikoordinasikan lebih lanjut penyelesaiannya antara Kementerian PUPR dengan pihak PT. Angkasa Pura I.”
