Bisnis.com, JAKARTA—Persatuan Real Estat Indonesia (REI) berencana melakukan sertifikasi terhadap pengembang, agar proyeknya sesuai dengan agar sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI.
Soelaeman menyebut REI akan fokus melakukan sertifikasi terhadap anggotanya yang saat ini berjumlah sekitar 3.000 orang. Nantinya, pengembang besar dapat menjadi asesor untuk pengembang kecil dalam proses sertifikasi tersebut.
Aldi Garibaldi, Senior Associated Director Capital Markets and Investment Services Colliers International Indonesia, berharap adanya upaya lain dari pemerintah untuk lebih tegas membentuk lembaga perlindungan konsumen khusus properti.
Menurutnya, OJK dan YLKI tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat yang bertindak sebagai konsumen produk pengembang.
“Di luar negeri sistem bisa sangat baik. Pengembang tidak diperkenankan membawa uang konsumen sebelum pembangunan unit, kenapa di Indonesia tidak bisa? Sudah berapa uang konsumen yang hilang begitu saja, ini kriminal.”
Sementara itu, Vice Director Paramount Land M. Nawawi merespon positif usulan sertifikasi itu. Dia mengatakan kepercayaan konsumen menjadi salah satu kunci dalam meraih sukses di industri properti.
Pemerintah juga sebenarnya dapat menjadikan sertifikasi itu sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pengembang di lapangan.
“Sektor properti berbeda dengan otomotif atau sektor lain yang dapat membayangkan produknya melalui brosur. Agar masyarakat dapat mempercayai pengembang, maka dibutuhkan lembaga yang mengakui eksistensinya,” ucapnya.
