Bisnis.com, JAKARTA - Pengguna jasa pelabuhan mengapresiasi sikap Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang menyatakan akan menjamin stabilitas layanan dan produktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor di terminal paling sibuk itu.
Ketua Asosiasi Logistik dan Fowarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan pengguna jasa saat ini sangat membutuhkan kepastian tingkat layanan dan produktivitas jasa pelabuhan untuk efisiensi serta menurunkan biaya logistik nasional.
“Jangan sampai ada mogok-mogok lagi di JICT, sebaiknya fokus saja pada peningkatan produktivitas layanan di terminalnya,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (4/9/2017).
Widijanto juga mengatakan, jika masih tersisa persoalan internal di JICT hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak merugikan masing-masing pihak.
Komitmen jaminan stabilitas layanan dan produktivitas bongkar muat JICT telah disampaikan melalui surat Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal No:SPJICT/PBT/150/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani Ketua SPJICT Nova Sofyan Hakim dan Sekjen M.Firmansyah Sukardiman ditujukan kepada seluruh Pengguna Jasa PT JICT.
Surat SPJICT itu juga ditembuskan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kapolres Pelabuhan Priok, dan Pimpinan Ombudsman RI. “Kami berkomitmen penuh untuk menjaga produktivitas demi kepentingan pelanggan dan perekonomian nasional yang lebih besar ,” ujar Nova melalui siaran pers yang diperoleh Bisnis.com, Senin (4/9/2017).
Nova menyatakan, sebagai bukti komitmen pekerja JICT tersebut yakni produktivitas dermaga barat yang dioperasikan pekerja JICT saat ini rata rata mencapai 26-28 gerakan peti kemas/jam.
SPJICT juga sangat menyesalkan masih terdapat pihak-pihak tertentu yang menghembuskan isu mogok susulan dan belum adanya kepastian pengembalian dermaga utara, peralatan dan lapangan penumpukan secara penuh kepada JICT.
“Memang kami akui kondisi di internal hingga sekarang masih belum kondusif karena masih berlangsung mutasi massal dan beberapa pekerja dicari kesalahannya dan terancam diganjar surat peringatan ke tiga, serta menjurus pada kesalahan pidana,” paparnya.
Nova mengemukakan, pelabuhan merupakan area layanan publik yang berdampak pada perekonomian masyarakat.Oleh karenanya, upaya Direksi JICT selama ini yang membuat layanan terminal menjadi tidak handal justru berakibat pada kekecewaan pelanggan internasional dan masyarakat karena menimbulkan inefisiensi biaya.
“Kondisi seperti ini terjadi akibat kebijakan yang diambil Direksi JICT yang juga diketahui para pemegang saham tanpa melalui kajian mendalam. Namun kami tegaskan, ditengah situasi seperti ini, pekerja JICT akan berupaya maksimal untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa,” ujar Nova.(k1)
